MAKI Ajukan lagi Gugatan Praperadilan yang Menyeret Ahok
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Sumber: AP/ Tatan Syuflana)

Elangnews.com, Jakarta – Berkali-kali ditolak pengadilan, tidak membuat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) surut memperjuangkan keadilan. Senin (22/01), MAKI kembali mengajukan gugatan praperadilan melawan Kapolda Metrojaya dan KPK.

Gugatan praperadilan tersebut dilayangkan karena adanya dugaan mangkraknya penanganan korupsi pengadaan lahan Cengkareng oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta zaman gubernur Ahok. “Atau istilah hukumnya tidak sahnya penghentian penyidikan secara materiil pada tindak pidana korupsi pembelian tanah di Cengkareng oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Boyamin Saiman, Koordinator MAKI.

Sebelumnya gugatan praperadilan serupa juga telah dilayangkan, tetapi hakim menolak gugatan tersebut. Menurut Boyamin, selama kasus tersebut masih mangkrak, maka gugatan praperadilan tidak akan pernah berhenti. Gugatan ini adalah yang keempat. “Di kasus lain, gugatan praperadilan korupsi bank Century baru dikabulkan setelah gugatan keenam,” katanya membandingkan.

Baca:  Profil Nurdin Abdullah, Pernah Menjadi Bupati di Indonesia Pertama Bergelar Profesor

Seperti diketahui, Pada sekitar 2015, Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran Provinsi DKI Jakarta melakukan pembelian lahan seluas 46 hektar. Rencananya, lahan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah susun, dengan harga Rp 668 miliar. Dananya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

Lalu berdasarkan audit BPK dalam LHP keuangan Pemprov DKI tahun 2015, lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta tersebut ternyata tercatat sebagai aset milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Atau dengan kata lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan dana yang bersumber dari dana APBD untuk membeli tanahnya sendiri, namun uang dari dana APBD tersebut diberikan kepada pihak lain.

Baca:  KPK Tetapkan Nurdin Abdullah dan Dua Lainnya Sebagai Tersangka

Selanjutnya kasus tersebut ditangani Bareskrim Polri dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung pada 29 Juni 2016, tetapi tak disertai nama tersangkanya. Kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Hanya saja hingga permohonan keempat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak terdapat tersangka baik dari penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri maupun penyidikan yang dilakukan oleh  Kapolda Metro Jaya. KPK juga tak kunjung mengambil alih kasus tersebut maka KPK ikut digugat.

Dengan berlarut-larutnya penanganan atas pokok perkara korupsi pembelian tanah Cengkareng, sudah seharusnya diambil alih oleh KPK. “MAKI menduga mandegnya kasus tersebut  karena terjadi pada saat Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahja Purnama,” ujar Boyamin.
(tup/red)

Berita Nasional & Peristiwa : MAKI Ajukan lagi Gugatan Praperadilan yang Menyeret Ahok, ElangNews.com.