Majelis Hakim Putuskan Persidangan Habib Rizieq Offline, Kuasa Hukum: Prokes Bukan Urusan Jaksa
Persidangan di dengan terdakwa Habib . (Foto: Kompas.com)

Elangnews.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya, Selasa (23/3/2021), memutuskan persidangan eks Imam Besar Front Pembela Islam () Shihab selanjutnya dilanjutkan secara langsung (offline). Artinya, Rizieq dapat mengikuti sidang di ruangan PN Jakarta Timur tidak lagi di Mabes .

Keputusan yang membatalkan Penetapan No 226/Pidsus/2021/PN Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan sidang secara online ini diputuskan setelah terjadi perdebatan alot antara kuasa hukum terdakwa dengan tim jaksa penuntut umum.

Majelis Hakim dalam putusannya juga memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan terdakwa dalam setiap persidangan. Majelis Hakim juga memperingatkan putusan bisa dicabut apabila terjadi pelanggaran.

Baca Juga:   Melanggar Protokol Kesehatan, Pemuda di Serpong disanksi push-up

“Apabila pemohon melanggar pada surat jaminan pada tanggal 23 Maret 2021 maka penetapan ini ditinjau kembali,” kata Majelis hakim yang dibacakan hakim ketua Suparman Nyompa.

Menyikapi keputusan tersebut Rizieq memberikan jaminan akan mengikuti sidang secara tertib dan meminta para pendukungnya untuk melihat dari rumah.

“kami akan melakukan imbauan-imbauan kepada masyarakat untuk menjaga bersama-sama jangan sampai terjadi klaster baru karena penanggulangan menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Rizieq.

Sebelumnya kuasa hukum terdakwa, , meyakinkan majelis hakim, bahwa kini di Indonesia semuanya sudah memasuki masa normal. Ia mencontohkan dalam dunia pendidikan dengan dibukanya kegiatan belajar-mengajar di beberapa wilayah dan daerah.

Baca Juga:   Habib Rizieq Protes Sidang Virtual Rawan Disabotase

“Kita semua di negeri ini sudah menuju… sekolah sebagai contoh. Sekolah sudah muai normal juga kegiatan-kegiatan lainnya sudah mulai normal. Walaupun tetap dengan protokol yang ketat yaitu dengan jaga jarak,” ujarnya.

“Bukan urusan jaksa penuntut umum untuk mengatur-atur itu (). Itu ada petugas yang lain. Ada satgas tersendiri bisa dimintakan kepada Pemprov, Polisi, Satpol PP,” ujarnya. (Yat/Red)