Elangnews.com, Jakarta – Mantan Menteri Hukum dan HAM menyatakan sepantasnya Indonesia yang bukan negara sekular mencabut Lampiran 3 Perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam Lampiran 3 pemerintah membuka investasi minuman keras beralkohol dan distribusinya bisa sampai ke pedagang kaki lima. Kendati investasi baru itu hanya untuk provinsi Bali, , Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara, tetapi bisa saja dibuka di provinsi lain tergantung pada gubernurnya.

“Di Filipina, yang konstitusinya tegas mengatakan negara itu adalah negara sekular, faktor keyakinan keagamaan rupanya tetap menjadi pertimbangan negara dalam membuat norma hukum dan merumuskan suatu kebijakan,” kata Yusril dalam akun Instagram, Rabu (3/3/2021.

Baca Juga:   Demokrat Sebut Kebijakan Pemerintah Tak Efektif Tekan Penyebaran Covid-19

Sahabat baik saya, Gloria Arroyo Macapagal dari Partai CMD (Christian-Muslim Democrat) ketika menjabat sebagai Presiden Filipina telah memveto pengesahan RUU tentang Kontrasepsi yang telah disetujui Senat Filipina,” tambahnya.

Pertimbangannya hanya satu, lanjut Yusril, karena Gereja Katolik Philipina menentang Keluarga Berencana yang dianggap tidak sejalan dengan doktrin keagamaan.

Setelah mendapat banyak kritik keras dari publik dan ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammdiyah dan Ikatan Cendekiawan Muslim, Presiden akhirnya, Selasa (2/3/2021), mencabut beberapa ketentuan dalam Lampiran Perpres No 10 Tahun 2021.

Jokowi dalam video singkat yang diunggap Sekretariat Kabinet mengatakan bahwa keputusannya itu diambil setelah mendapat masukan dari banyak ulama dan tokoh-tokoh ormas dan lembaga-lembaga Islam yang menolak pengaturan tentang investasi pabrik pembuatan itu.

Baca Juga:   Tok! Jokowi Batalkan Impor Beras hingga Juni 2021

“Penolakan itu wajar mengingat negeri ini adalah negeri mayoritas Muslim yang meyakini bahwa minuman beralkohol adalah terlarang atau haram untuk dikonsumsi,” ujar Yusril.

Keyakinan keagamaan yang dianut oleh mayoritas rakyat, tambah Yusril, memang wajib dipertimbangkan oleh negara dalam merumuskan kaidah hukum dan kebijakan yang akan diberlakukan.

“Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bukan negara sekular yang tidak mempertimbangkan faktor keyakinan keagamaan dalam membuat norma hukum dan kebijakan-kebijakan negara,” tegasnya. (Yat/Red)