kpk
Wakil Ketua Alexander Marwata (tengah) dalam konferensi pers Penetapan dan Penahanan Perkara Kabupaten , Kamis (1/4/2021). Foto: kpk.go.id

ELANGNEWS.COM, – Komisi Pemberantasan (KPK) menetapkan status tersangka kepada Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 Sutisna (AUS).

Penetapan itu terkait dengan dugaan korupsi Pengadaan Barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

“Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Maret 2021 dengan menetapkan tersangka AUS Bupati Bandung Barat periode 2018-2023,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan pers, Kamis (1/4/2021).

Selain Aa Umbara, dua nama lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama yaitu Andri Wibawa, pihak swasta yang merupakan anak Aa Umbara, dan M. Totoh Gunawan sebagai pemilik PT JDG (Jagat Dir Gantara) dan CV SSGCL (Sentral Sayuran Garden City Lembang).

Baca Juga:   Polisi Didesak PKS Usut Tuntas Penyekap Jurnalis Tempo

“Dalam proses penyidikan perkara ini, tim penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi terdiri ASN pada Pemkab Bandung Barat dan beberapa pihak swasta lainnya,” tambah Marwata.

Tersangka Aa Umbara Sutisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Baca Juga:   Nurdin Abdullah OTT, Bung Hatta Award Tunggu Hasil Pemeriksaan KPK

Kemudian, kepada tersangka Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan akan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP. (trd/red)