sulsel
Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023, . Sumber: Facebook

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Tepat pukul 00.30 WIB Komisi Pemberantasan () secara resmi mengumumkan status terhadap Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, yang dicokok melalui operasi tangkap tangan pada dini hari Sabtu 27 Februari 2021.

Ketua KPK, , menetapkan sebanyak tiga orang, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat, keduanya sebagai pihak penerima. Sedangkan satu orang lagi adalah Agung Sucipto, pihak swasta, sebagai pihak pemberi.

“KPK menetapkan tiga orang tersangka. Pertama, sebagai penerima yaitu saudara NA dan ER. Kedua, sebagai pemberi saudara AS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers yang disiarkan melalui platform Youtube KPK, Minggu (28/2/2021) sekitar pukul 00.30 WIB.

Baca Juga:   Artidjo Alkostar, sang Algojo Koruptor Wafat

KPK juga menyita barang bukti sejumlah uang sebesar Rp2 miliar. Uang tersebut diduga sebagai gratifikasi dari AS untuk memuluskan proyek infrastruktur di lingkungan provinsi Sulsel TA 2020-2021.

Firli mengatakan, konstruksi kronologi tangkap tangan diawali dari adanya informasi masyarakat bahwa akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara. KPK menerima laporan dari masyarakat bahwa AS akan memberikan sejumlah uang kepada NA melalui perantara ER.

Kepada NA dan ER, keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga:   Ironis, Dapat Bung Hatta Award Nurdin Abdullah Ditangkap KPK

Sedangkan AS, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” pungkas Firli.28

Untuk selanjutnya para tersangka akan ditahan selama 20 hari kedepan untuk menjalani proses pendalaman lebih lanjut. (trd/red)