kpk
Wakil Ketua Alexander Marwata (depan-tengah) dalam konferensi pers Penetapan dan Penahanan Tersangka Perkara Kabupaten , Kamis (1/4/2021). Foto: kpk.go.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan (KPK) menetapkan status tersangka kepada periode 2018-2023 (AUS) pada Kamis, 1 April 2021.

Penetapan itu terkait dengan dugaan korupsi Pengadaan Barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Selain Aa Umbara, dua nama lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama yaitu Andri Wibawa (AW), pihak swasta yang merupakan anak Aa Umbara, dan M. Totoh Gunawan (MTG) sebagai pemilik PT JDG (Jagat Dir Gantara) dan CV SSGCL (Sentral Sayuran Garden City Lembang).

Namun, lantaran masih menderita sakit, Aa Umbara dan Andri Wibawa belum ditahan. KPK hanya menahan satu orang tersangka yakni M. Totoh Gunawan.

“Dua tersangka yaitu AUS (Aa Umbara Sutisna) dan AW (Andri Wibawa) hari ini telah dilakukan pemanggilan namun yang bersangkutan mengkonfirmasi tidak bisa hadir karena sakit,” jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan pers di Gedung KPK, Kamis (1/4/2021).

Kendati demikian, KPK tetap akan melakukan pemanggilan ulang dan mengingatkan kepada para tersangka untuk kooperatif.

“Tim penyidik akan melakukan penjadwalan dan pemanggilan ulang yang akan kami informasikan lebih lanjut dan mengingatkan agar para tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan dimaksud,” tegas Marwata.

Konstruksi perkara
Perkara ini dimulai pada bulan Maret 2020, lanjut Marwata, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menganggarkan sejumlah dana program penanganan pandemi Covid-19 dengan refocusing anggaran APBD tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Baca Juga:   KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor, Rp2,3 M Masuk Kas Negara

“April 2020, diduga ada pertemuan antara AUS dengan MTG yang membahas keinginan dan kesanggupan MTG untuk menjadi salah satu penyedia pengadaan paket bahan pangan (sembako) pada Dinas Sosial KBB dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 6 persen dari nilai proyek,” ungkap Marwata.

Terkait permintaan MTG itu, kemudian AUS memerintahkan Kepala Dinas Sosial KBB dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa KBB untuk memilih dan menetapkan MTG sebagai salah satu penyedia pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial KBB.

Mei 2020, AW menemui AUS. Dalam pertemuan itu, AW meminta untuk dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako. Kemudian AUS sebagai Bupati Bandung Barat itu, memerintahkan jajarannya agar menetapkan perusahaan AW sebagai penyedia pengadaan paket sembako.

“Kurun waktu April sampai dengan Agustus 2020, di wilayah KBB, dilakukan pembagian bantuan sosial (bansos) bahan pangan dengan 2 jenis paket yaitu bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai Rp52,1 miliar,” ujar Marwata.

Andri Wibawa (AW) yang merupakan anak dari AUS (Bupati KBB), menurut Marwata, kemudian mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket Bansos JPS.

Untuk paket pekerjaan Bansos JPS ini, AW menggunakan bendera perusahaan bernama CV JCM (Jayakusuma Cipta Mandiri) dan CV SJ (Satria Jakatamilung).

Baca Juga:   Tegas! KPK Tidak Pernah Menghentikan Penyidikan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Sementara itu, M Totoh Gunawan (MTG) mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp15, 8 Miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bansos PSBB.

MTG menggunakan bendera PT JDG (Jagat Dir Gantara) dan CV SSGCL (Sentral Sayuran Garden City Lembang).

“Dari kegiatan pegadaan tersebut, AUS diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar,” ujar Marwata.

“MTG diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 milliar dan AW juga di duga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar,” ungkapnya.

Akibat dari tindakan itu, tersangka Aa Umbara Sutisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Kemudian, kepada tersangka Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan akan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP. (trd/red)