KLB Tetapkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum Demokrat, Pengamat: Cermin Kegagalan AHY
Suasana di Hotel The Hill , Deli Serdang, Sumatra Utara pada Jumat, 5 Maret 2021. (Foto: Kompas TV)

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Kongres Luar Biasa Partai digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.

Melalui keputusan voting, Kepala Staf Kepresidenan lebih unggul dari . Sehingga KLB memutusan secara langsung Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat  periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa.

Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Sumut, mengkonfirmasi bahwa gerakan atau pengambilalihan Ketua Umum Partai Demokrat nyata adanya.

Terpilihnya Moeldoko melalui mekanisme KLB tersebut, mendapat reaksi dari pengamat politik sekaligus sebagai Direktur Citra Institute Yusa’ Farchan, “Dengan terpilihnya Moeldoko, Partai Demokrat jelas akan menghadapi dualisme kepemimpinan,” ujar Yusa’ melalui keterangan yang diterima redaksi elangnews.com.

Baca Juga:   Demokrat Sebut Kebijakan Pemerintah Tak Efektif Tekan Penyebaran Covid-19

Yusa’ Farchan juga menambahkan bahwa kondisi di tubuh Partai Demokrat akan berdampak cukup luas. “Semakin menyulitkan Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024. Bahkan, suara Partai Demokrat berpotensi terjun bebas di Pemilu 2024 jika tidak ada penyelesaian konflik. Energi Partai Demokrat ke depan akan terkuras habis dalam menyelesaikan perselisihan internal partai,” ujar Yusa’

Terlepas dari sah tidaknya KLB, konflik internal Partai Demokrat mengalami titik klimaks dengan terpilihnya Moeldoko.

Yusa’ Farchan menambahkan, “Kongres Luar Biasa jelas merefleksikan kegagalan dalam memimpin partai karena tidak mampu membendung terjadinya KLB. Musuh-musuh tampak jelas melakukan konsolidasi bersama dalam pengambilalihan kepemimpinan partai.”

Baca Juga:   Prahara Demokrat, Hinca Pandjaitan Melawan Pernyataan Mahfud MD

Pada sisi lain, konflik Partai Demokrat semakin menambah daftar panjang perselisihan partai politik akibat proses demokrasi internal partai yang tidak berjalan dengan baik.

Pada titik inilah, diperlukan reformasi sistem kepartaian melalui pembenahan tata kelola dan manajemen kepartaian berbasis demokrasi internal. Demokrasi internal partai inilah yang akan menjadi indikator penting dari bekerjanya mesin politik partai yang sehat dan dinamis, yang akan menunjang tegaknya demokrasi politik nasional. (trd/red)