nurdin abdullah
Ketua Komisi Pemberantasan (tengah) saat menggelar Konferensi Pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di Gedung pada Minggu (28/2) dini hari. (Foto: dok. elangnews.com/kpk.go.id)

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa di masa kepemimpinannya tidak akan ada lagi istilah Jumat keramat, berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya.

Pada masa lalu, istilah Jumat keramat merupakan aktifitas KPK yang ditandai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau pengumuman penetapan status tersangka ke publik.

“Mungkin sekarang tidak ada lagi yang mendengar pengumuman tersangka pada hari Jumat, enggak ada lagi. Kenapa? Karena kami ingin membangun bahwa Jumat keramat itu tidak ada,” tegas Firli dalam pidato sambutannya di Lembaga Pemasyarakat Sukamiskin, Bandung, Rabu, 31 Maret 2021.

Baca Juga:   Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor PT Jhonlin dan Amankan Sejumlah Dokumen

Adapun kehadiran Firli di Lapas Sukamiskin itu dalam rangka program penyuluhan antikorupsi kepada 25 orang kasus korupsi yang masa tahanannya akan segera berakhir. Kegiatan serupa rencananya juga akan dilakukan di Lapas Tangerang 20 April 2021.

Di masa kepemimpinannya, kata Firli, semua hari adalah keramat. Karena dia ingin membangun kesan bahwa KPK tidak menargetkan seseorang menjadi tersangka.

“Yang ada setiap hari itu keramat. Kenapa? Kami tidak ingin dikatakan kami menarget seseorang. Pokoknya hari Jumat harus ada pengumuman tersangka, kami tidak,” uajr Firli.

Baca Juga:   KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor, Rp2,3 M Masuk Kas Negara

Diketahui saat ini, pimpinan KPK baru akan mengumumkan penetapan tersangka ke publik, ketika tim penyidik KPK sudah melakukan penahanan terhadap tersangka. Firli menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti.

Hal itu dilakukan, menurut Firli, karena KPK tidak menghendaki keluarga pelaku korupsi ikut-ikutan terpenjara akibat pengumuman status tersangka yang terburu-buru.

“Kalau seseorang kita umumkan tersangka korupsi, setidaknya anak, istri, orang tua, handai taulan, keponakan itu juga ikut terpenjara, juga ikut menerima hukuman. Itu kita tidak ingin,” tutup Firli Bahuri. (trd/red)