Keras, Pernyataan Muhammadiyah Menolak Perpres Miras
Ketua Umum PP Haedar Nashir memberi pengantar dalam jumpa pers virtual sikap Muhammadiyah menolak Perpres . (Foto: YouTube)

Elangnews.com, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammdiyah secara keras menyatakan penolakannya kepada pemerintah atas terbitnya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di dalamnya termasuk membuka investasi mimuman keras hingga distribusinya sampai ke pedagang kaki lima.

Pernyataan Muhammadiyah dibacakan Sekretaris PP Muhammadiyah Dr. Agung Danarto. Pernyataan juga ditantangani Ketua Umum PP Muhammdiyah Haedar Nashir dan Sekjen PP Muhammdiyah Abdul Mu’ti.

“Bagi kami umat Islam, miras dalam berbagai bentuknya seperti juga judi merupakan sesuatu yang haram. Haramnya mutlak tidak bisa tawaar menawar,” kata Haedar dalam pengantarnya.

Berikut ini pernyataan sikap PP Muhammdiyah selengkapnya. Pertama, sangat berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 10 Tahun 2021, khususnya yang terkait dengan investasi, produksi, distribusi, dan tata niaga miras. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, kerusakan akhlak, dan meningkatnya tindak kriminal. Pemerintah tidak seharusnya mengambil kebijakan yang hanya mengutamakan aspek ekonomi dengan mengesampingkan aspek-aspek budaya bangsa yang luhur dan ajaran agama karena tidak sesuai dengan Pancasila.

Baca Juga:   Wacana Presiden Tiga Periode, Yusril: Tak Ada Tafsir Lain Kecuali Pasal 7 UUD 45 Diamendemen

Kedua, pemerintah hendaknya mendengarkan, memahami, dan memenuhi arus terbesar masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dan menolak keras pemberlakuan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dalam ajaran Islam, miras (khamr) adalah zat yang diharamkan. Miras adalah pangkal berbagai kejahatan dan menimbulkan kerusakan jasmani, mental, spiritual, ekonomi, moral-sosial, akhlak, dan kerusakan lainnya. Sejalan dengan arus utama aspirasi umat dan masyarakat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Pemerintah untuk merevisi atau mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Ketiga, pembukaan investasi di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan pertimbangan kearifan budaya lokal dapat menimbulkan masalah politik dan disintegrasi bangsa. Indonesia adalah negara kesatuan yang meniscayakan satu kesatuan hukum dan perundang-undangan. Kekhususan pada empat provinsi tersebut -pada tingkat tertentu- menimbulkan citra negatif masyarakat setempat yang memegang teguh dan mengamalkan ajaran agama, khususnya masyarakat yang beragama Islam.

Keempat, mendukung usaha-usaha pemerintah dalam memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, usaha-usaha tersebut hendaknya senantiasa berpijak pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, norma-norma budaya bangsa yang utama, dan nilai-nilai ajaran agama. Selain meningkatkan kesejahteraan material, pemerintah juga berkewajiban membina mental, spiritual, dan akhlak bangsa yang sejalan dengan spirit Indonesia Raya serta memelihara budaya bangsa yang berkeadaban sesuai nilai Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berbasis kekayaan sumber daya alam dan hajat hidup masyarakat seperti pertanian, kelautan, dan usaha kecil-menengah.

Baca Juga:   Kangen Konser, Armand Maulana Mention Presiden Joko Widodo

“Pernyataan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini merupakan wujud tanggung jawab kebangsaan dan komitmen amar ma’ruf nahi munkar untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa,” pernyataan akhir tuntutan.

Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan Agung menyatakan pernyataan sikap ini disampaikan ke publik dan juga kepada Presiden juga ke Pimpinan dan MPR. “Kalau kemungkinan untuk menemui Presiden saya kira Muhammadiyah sangat terbuka sekali,” ujar Agung. (Yat/red)