Kemenkeu Batal Potong Insentif Tenaga Kesehatan Pandemi Covid-19
Tenaga kesehatan pandemi Covid-19

Elangnews.com, Jakarta – Kebijakan pemotongan insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, mendapat penolakan dari masyarakat. Kementerian Keuangan pun membatalkannya. Pihak Kemenkeu menegaskan, insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) dalam penanganan Covid-19 tak akan dipotong.

Insentif yang diterima tenaga kesehatan pada tahun 2021 masih akan sama dengan tahun 2020. “Saat ini belum ada perubahan mengenai insentif tenaga kesehatan. Insentif masih sama. Kami tegaskan, 2021 yang baru berjalan dua bulan, insentif yang diberikan ke tenaga kesehatan tetap sama dengan 2020 kemarin,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani dalam konferensi pers, (4/2).

Baca:  Holding Rumah Sakit BUMN Klarifikasi Vaksinasi Berbayar

Menurut Askolani, Kemkeu dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan terus melakukan koordinasi untuk merincikan alokasi anggaran dalam penanganan Covid-19 secara keseluruhan. Askolani memastikan, Kemkeu akan terus memberikan dukungan anggaran. “Dengan perkembangan Covid-19 yang dinamis, kebijakan dukungan anggaran dikaji, disesuaikan untuk bisa menjawab penanganan Covid-19,” katanya.

Sebelumnya, beredar surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI) kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Dalam suratnya, SMI memohon perpanjangan pembayaran insentif bulanan dan santunan bagi tenaga kesehatan dan peserta Program Pendidikan dokter Spesialis (PPDS) yang menangani Covid-19.

Baca:  Terpapar Covid 19, Ini Kondisi Kesehatan Terkini Ashanty

Kementerian Keuangan sempat menyampaikan ke Kementerian Kesehatan, akan menurunkan besaran insentif tenaga kesehatan untuk menangani Covid-19 tahun ini. Penurunan insentif tenaga kesehatan rata-rata 50% dari insentif tahun lalu. Untung saja, kebijakan tersebut batal.

Adapun besaran insentif yang akan diterima tenaga kesehatan, yaitu:

  1. Dokter spesialis Rp 15 juta per bulan.
  2. Dokter umum dan gigi Rp 10 juta per bulan.
  3. Bidan dan perawat Rp 7,5 juta per bulan.
  4. Tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta per bulan.
  5. Santunan kematian sebesar Rp 300 juta.

(tup/red)