Kemenhub Tindak Lanjuti Larangan Mudik Berdasarkan Survei Persepsi Publik
Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Kemkominfo)

Elangnews.com, Jakarta – Kementerian Perhungan tengah membuat aturan pengendalian transportasi menyusul pemerintah secara resmi melarang . Aturan itu dibuat berdasarkan survei persepsi publik.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi aturan pengendalian transportasi publik dibuat berdasarkan survei persepsi publik.

Dari survei yang melibatkan 61.998 responden, mayoritas tidak akan melakukan mudik. Responden terdiri 25,9 persen karyawan swasta dan sisanya masing-masing PNS, mahasiswa, pegawai BUMN, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan lainnya.

Baca Juga:   Sepekan Jelang Ramadan, Menag Keluarkan Surat Edaran

“Survei dilakukan pada Maret 2021 secara daring oleh Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lembaga media,” kata Budi seperti dikutip dari laman Kemenhub, Selasa (30/3/2021).

JIika mudik dilarang sebanyak 89 persen masyarakat tidak akan mudik dan hanya 11 persen yang akan tetap melakukan mudik atau liburan.

Baca Juga:   Simalakama Larangan Mudik

“Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37 persen, 23 persen, dan Jawa Timur 14 persen,” kata Budi. (Yat/Red)