Kemendagri Dorong Pemda Segera Bentuk PPKM Mikro
Ilustrasi posko PPKM. (sumber: koranbanjar.net)

Elangnews.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur, Walikota dan Bupati, untuk segera melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 03 Tahun 2021. Aturan tersebut mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019.

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) dorong gubernur, khususnya di 7 provinsi prioritas untuk menindaklanjuti Inmendagri tersebut. Yaitu dengan menerbitkan aturan pelaksana, baik melalui peraturan Gubernur (Pergub) maupun Surat Edaran (SE).

Adapun tujuh provinsi prioritas yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Sebagai wakil pemerintah pusat, kepala daerah di 7 provinsi itu juga membantu dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan menetapkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro.

Baca:  Saat Pandemi Covid-19 Kemana Para Pekerja Seni dan Pekerja Event Berlabuh?

“Kami mengharapkan hari ini 7 provinsi yang diberlakukan Inmendagri ini sudah menetapkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro, sehingga bisa kita publikasi kepada media bahwa jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro, kemudian melakukan evaluasi dan pemantauan kabupaten/kota secara berjenjang,” ujar Dirjen Bina Adwil, Safrizal pada acara Konferensi Pers di Kantor BNPB beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan itu, beberapa Bupati dan Walikota yang terisi dalam Inmendagri tersebut juga siap membantu menyusun Surat Edaran atau peraturan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur dalam pembantuan PPKM Mikro. Sama halnya dengan gubernur, bupati/walikota juga membantu dukungan pembiayaan terhadap program PPKM Mikro agar dapat berjalan sampai yang lebih mikro. “Kemudian juga melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kecamatan dan desa yang ada di wilayahnya,” ujar Safrizal.

Baca:  Melanggar Protokol Kesehatan, Pemuda di Serpong disanksi push-up

Di tingkat kecamatan Safrizal meminta agar dibentuk posko kecamatan untuk mensupervisi posko desa/kelurahan hingga ke tingkat RT/RW. Di samping itu, agar dilakukan pula analisis di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan berdasarkan zona kriteria yang sudah ditetapkan.

“Pemantauan dan evaluasi rutin diharapkan untuk dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) guna memperoleh data yang akurat. Sebagaimana diketahui PPKM Mikro akan diberlakukan pada 9 hingga 22 Februari 2021, tutupnya.
(tup/red)

Berita Nasional & Peristiwa : Kemendagri Dorong Pemda Segera Bentuk PPKM Mikro, ElangNews.com.