logo
Foto: Antaranews.com

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia () kecam keputusan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan limbah abu terbang dan abu dasar hasil pembakaran , atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari kategori limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Pernyataan itu disampaikan oleh Khalisah Khalid Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional saat dihubungi Elangnews.com pada Jumat (12/3/2021).

“Pelonggaran aturan dengan mengeluarkan FABA dari kategori limbah B3, sama artinya dengan negara sedang menggadaikan kesehatan dan keselamatan rakyat, yang sesungguhnya itu adalah kewajiban konstitusional negara untuk memenuhinya,” tegas Khalisah.

Baca Juga:   KPK Layangkan Surat ke Jokowi Soal Pengganti Artidjo Alkostar

Adapun keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan disahkan awal Februari 2021. Beleid itu merupakan aturan turunan dari .

Khalisah menilai, selama ini dikategorikan sebagai limbah B3 karena volumenya yang besar dan mengandung logam-logam berat sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pengelolaan limbah semacam ini harus dilakukan hati-hati untuk menghindari tersebarnya logam-logam berat tersebut ke lingkungan. Dihapuskannya limbah batu bara dari kategori limbah B3 tentu saja akan memperbesar potensi terlepasnya kandungan logam-logam berat yang mengancam kesehatan masyarakat, apa lagi kita ketahui bersama pengawasan dan penegakan hukum pemerintah lemah.

Baca Juga:   Pengamat Sebut Pernikahan Atta Halilintar Tayang di Kanal Resmi Pemerintah Langgar Etika

Studi mengenai pencemaran lingkungan akibat FABA maupun dampak kesehatannya masih sangat terbatas. Informasi hasil pengujian air tanah tidak tersedia untuk diakses publik, sekalipun disyaratkan dalam pengelolaan limbah B3.

“Jangankan bicara soal informasi bagaimana limbah beracun ini dikelola, dokumen penting seperti AMDAL dan Izin Lingkungan saja susah diperoleh meski harus melewati mekanisme pengadilan,” Khalisah juga menambahkan, “Fakta betapa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pemerintah terhadap para penjahat lingkungan,” jelas Khalisah, Jumat (12/32021). (trd/red)