Kebut RUU Data Pribadi, Menteri Johnny: Sudah Dibahas 145 dari 371 DIM
Ilustrasi perlindungan data pribadi

Elangnews.com, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) terus berlanjut. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengatakan sampai saat ini, pembahasan RUU PDP sedang berlangsung antara Panitia Kerja (Panja) pemerintah dan Komisi I -RI.

Menurut Johnny, Kementerian bersama dengan DPR RI terus mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). “Sampai saat ini telah membahas 145 dari 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM),” kata Johnny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI, Senin (1/2).

Johnny mengatakan, di awal Januari 2021 ini, pihaknya sudah mengadakan dua kali pertemuan untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PDP. Politisi Partai Nasdem itu menuturkan, bahwa Indonesia sangat membutuhkan RUU PDP. “Khususnya untuk menjadi rujukan bagi berbagai kerjasama internasional,” ujarnya.

Baca:  Dihadiri Jusuf Kalla, Menteri Erick Thohir Luncurkan Program Plasma BUMN

Menurut Johnny, dirinya baru saja mengikuti rapat dengan Menteri Kominfo se-ASEAN bersama mitra-mitra kerjanya diantaranya Tiongkok, India, Amerika Serikat dan International Telecommunication Union (ITU). “Yang salah satunya membicarakan terkait dengan data pribadi dan pergerakan data lintas batas negara,” jelasnya.

Johnny mengatakan, Kementerian Kominfo dan Kementerian Kesehatan telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 12 Januari yang lalu. “Guna memastikan perlindungan data pribadi penerima dan mendukung pelaksanaan program Vaksinasi berjalan lancar dan tepat sasaran,” katanya.

Baca:  Gubernur Anies dan Wagub Ariza Kompak Kunjungi RSUD Khusus Covid Kebayoran Lama

Anggota DPR periode 2014-2019 ini menjelaskan, melalui SKB tersebut, Kementerian Kominfo diberikan kewenangan dan tanggung jawab terhadap tiga hal. Pertama,meng integrasi aplikasi PeduliLindungi ke dalam Sistem Informasi Satu Data atau SISD Vaksinasi Covid-19. Kedua, melakukan mirroring data dengan sistem pusat data nasional yang berada di bawah Kementerian Kominfo.

Ketiga, melakukan pengawasan untuk menjamin pemanfaatan data pribadi yang aman dan handal. “Untuk itu, Menteri Kominfo telah menerbitkan beberapa Keputusan Menteri untuk memastikan terjaganya atau terlindunginya data-data masyarakat,” terangnya. (tup/red)