Kasus Dugaan Suap Pajak, KPK: Ada Tiga Klaster
Sumber: .go.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan (KPK) Karyoto mengungkapkan kasus dugaan suap pemeriksaan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak ada tiga klaster.

“Terjadi beberapa klaster; kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Ini yang baru masuk naik di penyidikan baru nomor satu,” ungkap Karyoto dalam konferensi pers, Kamis (1/4/2021).

Kemudian Karyoto menjelaskan bahwa yang dinaikkan dalam penyidikan pada klaster pertama tersebut terdiri dari unsur konsultan pajak dan penyelenggara negara.

“Dalam penyidikan ini adalah baru klaster konsultan pajak dan penyelenggara negara atau para petugas-petugas pajak itu sendiri,” jelas Karyoto.

Untuk penyidikan klaster pertama itu, menurut keterangan Karyoto, sudah berjalan 70 persen. Tim penyidik sudah mengumpulkan data-data terkait perkara dan menyita sejumlah aset dengan nilai cukup besar.

Baca Juga:   Beredar Informasi KPK Tetapkan Tersangka BUMD DKI, Tempus Kasus Di Zaman Gubernur Anies

“Jalannya sudah 70 persen, namun memberikan semangat kepada kami-kami ini sebagai penyidik. Kami berhasil mendapatkan barang-barang yang diduga merupakan hasil kejahatan yang cukup signifikan sekali,” lanjut Karyoto, “Dari satu orang saja, kami bisa menyita aset yang cukup besar,” tuturnya.

Terkait detil perkara dan pengumuman nama-nama tersangka, Karyoto menyatakan, lembaganya berharap pada akhir April 2021 akan menyampaikannya kepada publik.

“Pada saatnya mudah-mudahan di bulan April akhir nanti bisa kami melakukan upaya paksa,” pungkasnya.

Seperti sudah diketahui bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (18/3) yang merupakan anak usaha Jhonlin Group.

Baca Juga:   Pejabat Ditjen Pajak Tersangkut Suap Lagi, Bikin Masyarakat Malas Bayar Pajak

Selain PT Jhonlin Baratama, KPK juga menggeledah Kantor Pusat , Jakarta Pusat, Selasa (23/3) dan Kantor Pusat PT. Gunung Madu Plantations di Provinsi Lampung, Kamis (25/3).

Sejauh ini, KPK sudah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah ke luar negeri terhadap mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak yaitu APA yang diduga terlibat kasus suap.

Selain itu, lima orang lainnya juga dicegah terkait kasus tersebut, yaitu DR, RAR, AIM, VL dan AS. Pencegahan berlaku selama enam bulan terhitung 8 Februari hingga 5 Agustus 2021. (trd/red)