Kantor Bappeda Jabar Digeledah KPK
Gedung Jl. Kuningan Persada Kav-4. Foto: kpk.go.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi di Jalan Ir. H. Juanda No.287, Kota Bandung, Jumat (19/3/2021).

“Hari ini, tim juga melakukan penggeledahan di kantor Bappeda Provinsi Jabar. Kegiatan saat ini masih berlangsung dan nanti akan kami informasikan lagi lebih lanjut,” kata Plt. Jubir KPK Ali Fikri seperti dikutip dari Antara.

Kegiatan penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan suap dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2017-2019.

Adapun pengumuman kronologi kasus dan siapa saja tersangkanya, sebagaimana kebijakan pimpinan KPK akan dilakukan pada saat penangkapan dan/atau penahanan terhadap para .

Baca Juga:   Kasus Suap Pajak, Sri Mulyani Rombak Eselon I, Posisi Dirjen Pajak Tetap

“Meski demikian, KPK memastikan akan terus menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan penanganan perkara ini dan tentu partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk turut pula mengawal setiap prosesnya,” ujar Ali Fikri.

Seperti sudah diketahui bahwa kasus tersebut merupakan hasil pengembangan yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK.

Pada tanggal 15 Oktober 2019, KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu dan hasilnya menetapkan empat orang sebagai tersangka.

KPK menetapkan Bupati Indramayu Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, dan Carsa AS dari unsur swasta; keempatnya sebagai tersangka.

Baca Juga:   Kasus Edhy Prabowo; KPK Sita Vila di Sukabumi, Periksa Putri Elok, Hingga Tenaga Ahli DPR RI

Keempat orang tersebut sudah divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian, dari pengembangan kasus tersebut, pada tanggal 16 November 2020 KPK juga menetapkan satu orang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim sebagai tersangka. Rozaq diduga menerima aliran dana Rp8,5 miliar terkait dengan kasus tersebut. (trd/red)