Jokowi Tuai Banyak Kritik Usai Keluarkan Limbah Batu Bara dari Kategori Berbahaya
Ilustrasi abu .

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Keputusan kontroversial kembali menyeruak, lantaran Presiden Joko Widodo menghapus batu bara hasil pembakaran atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari kategori Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3).

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang juga merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tak pelak, keputusan tersebut menuai banyak kritik dari aktivis lingkungan di tanah air.

Elangnews.com berhasil menghubungi Khalisah Khalid Koordinator Desk Politik Nasional untuk mengkonfirmasi terkait keputusan Jokowi tersebut.

Khalisah menilai, limbah batu bara selama ini dikategorikan sebagai limbah B3 karena volumenya yang besar dan mengandung logam-logam berat sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pengelolaan limbah semacam ini harus dilakukan hati-hati untuk menghindari tersebarnya logam-logam berat tersebut ke lingkungan. Dihapuskannya limbah batu bara dari kategori limbah B3 tentu saja akan memperbesar potensi terlepasnya kandungan logam-logam berat yang mengancam kesehatan masyarakat, apa lagi kita ketahui bersama pengawasan dan penegakan hukum pemerintah lemah.

Baca Juga:   Jawab Sindirian JK ke Jokowi, Mahfud: Keluarga Pak JK Juga Laporan ke Polisi

“Artinya, pelonggaran aturan dengan mengeluarkan FABA dari kategori limbah B3, sama artinya dengan negara sedang menggadaikan kesehatan dan keselamatan rakyat, yang sesungguhnya itu adalah kewajiban konstitusional negara untuk memenuhinya,” tegas Khalisah.

Studi mengenai pencemaran lingkungan akibat FABA maupun dampak kesehatannya masih sangat terbatas. Informasi hasil pengujian air tanah tidak tersedia untuk diakses publik, sekalipun disyaratkan dalam pengelolaan limbah B3.

“Jangankan bicara soal informasi bagaimana limbah beracun ini dikelola, dokumen penting seperti AMDAL dan Izin Lingkungan saja susah diperoleh meski harus melewati mekanisme pengadilan. Padahal pada dokumen inilah terdapat data dan informasi bagaimana proyeksi dampak operasi perusahaan bisa dilihat, diteliti dan diawasi publik secara terbuka. Terlebih fakta betapa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pemerintah terhadap para penjahat lingkungan,” jelas Khalisah, Jumat (12/32021).

Senada dengan Khalisah, kritik juga datang dari Andri Prasetyo Peneliti dan Pengkampanye Trend Asia, “Penghapusan FABA dari kategori limbah berbahaya ini adalah bagian dari Paket Kebijakan Besar (Grand Policy) yang secara sistematis dirancang untuk memberikan keistimewaan bagi industri energi kotor batubara mulai dari hulu hingga ke hilir,” seperti dikutip melalui siaran pers, Jumat (12/3/2021).

Baca Juga:   Sah! 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Bagaimana Nasib Kaum Buruh?

Elangnews.com juga menghubungi Merah Johansyah Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (), Jumat (12/3/2021), melalui pesan singkat menjelaskan daerah-daerah yang terpapar bahaya limbah batu bara.

“Begitu juga warga di dekat PLTU Mpanau, Sulawesi Tengah. Warga yang sakit dan mengadu ke pemerintah justru diminta untuk membuktikan sendiri keterkaitannya penyakit yang diderita dengan dampak FABA operasi PLTU,” ujar Johansyah.

Dia juga menegaskan, “Jadi perlindungan warga dari limbah FABA itu omong kosong. Apalagi sekarang ketika FABA bukan lagi beracun dan berbahaya. Dari kasus itu, kebijakan ini akan membuat pebisnis batubara semakin ugal-ugalan membuang limbah dan terbebas dari hukum,” ucapnya. (trd/red)