Jokowi Hapus Abu Batu Bara sebagai Limbah B3, Lonceng Kehancuran Kesehatan & Lingkungan
Ilustrasi .

Elangnews.com, Jakarta – Bulan lalu, tepatnya 2 Februari 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beleid itu menetapkan abu (fly ash dan bottom ash) tidak lagi dikategorikan sebagai Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Hal ini terlihat dari Lampiran XIV peraturan tersebut. Tadinya abu batu bara merupakan Limbah Non B3 terdaftar. Padahal, pencemaran oleh abu batu bara dapat menyebabkan terjadinya penyakit kanker, penyakit ginjal, kerusakan organ reproduksi, dan kerusakan pada sistem saraf khususnya pada anak-anak. Selain manusia, abu batu bara dapat menghancurkan lingkungan dan ekosistem.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Grita Anindarini mengatakan dihapusnya abu batu bara tidak mempertimbangkan biaya yang timbul dari resiko pencemaran abu batu bara akibat longgarnya aturan pengelolaan abu batu bara sebagai Limbah Non B3.

Di samping itu, kata Grita, aturan penghapusan abu batu bara menciptakan ketidakadilan lingkungan. Karena berpotensi mendistribusikan dampak atau risiko terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

“Dengan statusnya sebagai limbah non B3, kini abu batu bara tidak perlu diuji terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Artinya, terdapat risiko di mana abu batu bara dimanfaatkan tanpa kita tahu potensi pencemarannya,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Elangnews.com (12/03).

Baca Juga:   Penjelasan KPK Soal Limbah FABA yang Dikeluarkan dari Kategori Berbahaya

Grita juga menilai, aturan di atas akan menghilangkan kewajiban pelaku usaha PLTU untuk memiliki sistem tanggap darurat untuk pengelolaan abu batu bara. Seperti diketahui hal yang juga membedakan pengelolaan dan limbah non B3 adalah adanya kewajiban untuk memiliki Sistem Tanggap Darurat, yang tidak ada dalam pengelolaan limbah non B3.

“Dengan dikeluarkannya abu batu bara dari daftar limbah B3, tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha PLTU untuk memiliki sistem tanggap darurat untuk pengelolaan abu batu bara ini. Apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup akibat adanya keadaan darurat, sistem yang siap untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran tersebut tidak tersedia,” ujarnya.

Terakhir menurut Grita, penghapusan abu batu bara dari daftar limbah Be3 akan mengendurkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengelola abu batu bara. Dalam konteks penegakan hukum perdata misalnya, pengelola abu batu bara berpotensi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Karena bukan merupakan kategori B3.

Sementara, dalam konteks penegakan hukum pidana, dengan dikeluarkannya abu batu bara dari kategori limbah B3, terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan pengelolaan abu batu bara ataupun tidak melakukan pengelolaan abu batu bara namun tidak sesuai spesifikasi, tidak dapat dikenakan ancaman pidana lagi.2

Baca Juga:   [OPINI] Jokowi dan Batubara: Salah Arah

“Sekali lagi, penegakan hukum bagi pelaku usaha untuk tidak serius mengelola abu batu bara yang dihasilkannya, diperlemah dengan ketentuan ini. Bentuk pelonggaran regulasi pengelolaan abu batu bara ini memberikan ancaman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup,” terangnya.

Maka itu, Grita mendesak pemerintah, agar segera mencabut kelonggaran pengaturan pengelolaan abu batu bara dan tetap mengkategorikan abu batu bara sebagai limbah B3. “Tidak mengeneralisir pemberian pengecualian abu batu bara sebagai limbah B3. Pengecualian hanya dapat diberikan kasus per kasus dengan berdasarkan pada adanya uji coba dengan metodologi yang ketat, transparansi data dan laporan yang dapat diakses publik,” katanya.

Grita juga meminta, agar pemerintah menjalankan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku usaha yang melakukan pengelolaan abu batu bara. Pemerintah juga harus menempatkan kegiatan terkait abu batu bara sebagai kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman serius. “Mengedepankan pertimbangan dampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat (termasuk prinsip kehati-hatian) dalam pengambilan keputusan,” tutupnya.
(syah/red)