PD
Ilustrasi gambar: Elangnews.com/Suray

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Kubu menggelar konferensi pers hari ini di kediaman Ketua Umum versi , , Kamis (11/3/2021).

Pada kesempatan itu, Marbun Sekretaris Jenderal Partai kubu KLB, menuding sudah terjadi pemalsuan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai secara terstruktur, masif, dan tertulis yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono ().

“AHY harus bertanggung jawab melakukan perencanaan terstruktur, masif, dan tertulis. Merampas hak-hak demokrasi, merampas hak-hak kedaulatan dari para kader,” kata Jhoni.

Dia juga menambahkan, “ini akan kita laporkan sebagai pemalsuan, khususnya pembukaan atau mukadimah AD/ART tidak sesuai mukadimah pada awalnya pendirian PD oleh 99 pendiri,” jelas Jhoni, Kamis (11/3/2021).

Seperti diketahui KLB Demokrat yang digelar Jumat (5/3/2021) yang lalu menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.

Baca Juga:   Moeldoko Cs Resmi Adukan AHY ke Polisi, Diduga Palsukan Akta AD/ART

Perdebatan soal AD/ART Partai Demokrat kemudian menyeruak ke permukaan. Kedua kubu saling lempar klaim sebagai yang paling sah dan konstitusional.

Kubu KLB membeberkan beberapa hal yang dinilai cacat terjadi di kubu Partai Demokrat AHY. Jhoni menjelaskan bahwa inti AD/ART 2020 saat ini hanya ada dua pemegang kekuasaan tertinggi di Partai Demokrat, ketua umum dan ketua majelis tinggi.

Ketua umum merupakan pemegang otoritas untuk mengangkat dan memberhentikan DPP, DPD, dan DPC. Sedangkan posisi lain seperti wakil ketua umum, sekretaris jenderal hanyalah pembantu ketua umum.

Jhoni menambahkan bahwa kewenangan yang dimiliki ketua majelis tinggi sangatlah besar, dari mulai membuat rancangan AD/ART yang akan disahkan di kongres atau (KLB) hingga menentukan calon ketua umum pada kongres.

“Semua isi AD/ART 2020 sudah melanggar UUD, UU Parpol, mengambil hak-hak kader Demokrat,” kata Jhoni di depan awak media.

Baca Juga:   Soal AD/ART Demokrat, Yasonna: Silakan Kubu KLB Gugat ke Pengadilan

Senada dengan Jhoni, Darmizal yang juga hadir dalam konferensi pers itu menyebut, “Maka, DPP Partai Demokrat versi AHY telah nyata-nyata melanggar UU Partai Politik, karena itu batal demi hukum.”

Adapun Kubu AHY beberapa waktu yang lalu mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menyerahkan dokumen keabsahan Partai Demokrat.

AHY dan jajaran DPP PD diterima Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Cahyo Rahadian Muzhar pada Senin (8/3/2021).

“Ada lima kontainer yang sudah kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat, yang mengeklaim telah melakukan kongres luar biasa tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara, memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional,” kata AHY di kantor Kemenkumham. (trd/red)