Jawab Sindirian JK ke Jokowi, Mahfud: Keluarga Pak JK Juga Laporan ke Polisi
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud. (Sumber: Antara)

Elangnews.com, Jakarta – Sindirian mantan Wakil Presiden kepada presiden Joko Widodo, mendadak menjadi perbincangan publik. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud angkat bicara.

Melalui cuitannya di twitter, Mahfud menuliskan bahwa keluarga Jusuf Kalla beberapa waktu lalu pernah melaporkan orang-orang yang diduga menghina Jusuf Kalla. “Baru-bar ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaian, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK,” tulisnya, (14/02).

Cuitan Mahfud ini seolah-olah menyindir JK, bahwa setiap orang dapat membuat laporan ke polisi jika dirugikan.” Laporan-laporan ke Polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita,” ujarnya.

Baca Juga:   Bentrok Berdarah FPI-Polisi, Gatot: KAMI Desak Jokowi Bentuk Tim Independen

Maka itu, kata Mahfud, pernyataan JK bukanlah untuk menuding pemerintah saat ini. “Kalau mengkritik dipanggil polisi. Tapi itu terjadi sejak dulu karena selalu ada yang melapor ke polisi. Faktanya sejak Pak JK msh jadi Wapres periode I juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan,” katanya.

Sebelumnya dalam acara virtual di kanal youtube PKS, Jusuf Kalla mempertanyakan sikap Jokowi yang mengklaim siap dikritik siapapun. “Dikritik dari berbagai-bagai, beberapa hari lalu Pak Presiden mengumumkan silahkan kritik,” ujar JK.

Baca Juga:   Usai Cabut Perpres Investasi Miras, Jokowi Tuai Banyak Apresiasi

Persoalannya, apa yang disampaikan Jokowi, dianggap bertolak belakang dengan kenyataan. Hal ini dirasakan JK. Menurutnya bagaimana bisa masyarakat mengkritik, jika nantinya malah berurusan dengan pihak penegak hukum. “Bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian upaya kita semua,” katanya.

Pihak istana sempat mengomentari pernyataan JK. Juru Bicara Jokowi, Fadjroel Rachman menjelaskan, penyampaikan setiap kritik harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundangan. “Pasti tidak akan ada masalah,” katanya.
(tup/red)