Indonesia Disebut Menerima Kutukan Sisyphus, Apa Itu?
Analis politik . (Foto: YouTube)

Elangnews.com, Jakarta – Semua parameter pertumbuhan ekonomi dan menurun drastis. Bukan hanya karena Covid-10 tetapi jauh sebelum itu semua parameter dan Indeks yang diakui dunia melorot.

Dalam soal demokrasi, Indonesia pernah menjadi negara ketiga negara demokrasi di dunia. Capaian itu pernah diraih saat negara ini dipimpin Susilo Bambang Yudhyono. Namun belakangan seiring beralih kekuasaan semua kebanggan itu sirna pelan-pelan.

Menurut analis politik Rocky Gerung, ironisnya indeks demokrasi itu menurun justru oleh pemimpin yang dipilih secara demokratis. Demokrasi juga menurun atas kontribusi intelektual dan elite yang sangat mengerti demokrasi.

“Demokrasi sebetulnya sudah tiba di puncak. Di zaman SBY kita sudah dianggap sebagai negara demokrasi yang ketiga di dunia. Setelah Pak semua indeks demokrasi turun lagi seperti batu yang menggulir lagi ke bawah dan mesti didorong ulang,” kata Rocky dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube belum lama ini.

Baca Juga:   ‘Tipis-tipis’ Jokowi Promosikan Persis Solo, Klub Milik Kaesang dan Erick Thohir

Menurut Rocky, demokrasi itu harus didorong ulang. Yang mendorong justru pers dan masyarakat sipil. “Sementara kalangan intelektual sudah putus asa untuk mendorong kembali batu itu, partai politik juga terengah-engah. Jadi itu keadaannya sekarang,” ujarnya.

“Jadi saya melihatnya ini semacam kutukan yaitu orang tidak mau belajar dari kesalahan. Bahkan lebih gila lagi ada orang menganggap yaitu kita ulang lagi itu menuju periode ketiga. Itulah absurditas. Sisyphus itu selalu diingat dalam tentang perbuatan yang mengulang sesuatu yang nggak masuk akal atau kesia-siaan,” terangnya.

Baca Juga:   KPK Hentikan Kasus BLBI, Waketum PRIMA: Jokowi dan DPR Harus Tanggung Jawab

Ironisnya, kata Rocky, demokrasi ingin didorong ulang justru dihalangi oleh orang atau kelompok yang mengerti dan paham nilai-nilai tentang demokrasi. “Para surveyor kita itu ngerti nilai-nilai demokrasi tapi mereka halangi demokrasi demi amplop. Intelektual kampus dan dosen serta rektor paham tentang demokrasi tetapi mereka menghalangi mahasiswanya menuntut demokrasi,” ujarnya.

Demikian juga, sambung Rocky, partai politik tak ada bedanya. “Partai didesain untuk menghasilkan demokrasi tetapi yang terjadi partai justru bersekutu untuk menghalangi demokrasi,” katanya. (Yat/Red)