Miras
Ilustrasi gambar: Elangnews.com/Suray

Elangnews.com, Jakarta – Bila mencermati Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021 sekilas tidak ada masalah. Tampak luar sangat bagus. begitu sangat perhatian agar industri besar banyak bekerja sama dan bermitra atau istilah yang sangat populer sekarang berkolaborasi dengan Koperasi dan UMKM.

Begitu juga ketika membaca Pasal 2 yang membahas tentang bidang usaha dan bidang usaha tertutup. Tak ada masalah. Permasalah terjadi ketika membaca rincian penjelasan dalam yang disahkan 2 Februari 2021 tersebut.

Permasalahan dan pemantik kontroversi terjadi di Lampiran III Perpres No 10 Tahun 2021 poin 31, 32 dan 33. Poin 31 membahas tentang bidang usaha industri minuman keras mengandung .

Persyaratannya tertulis (a): Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. (b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Baca Juga:   Jokowi Ajak Gaungkan Benci Produk Asing, Netizen: Produk China Juga Pak?

Poin 32 membahas tentang industri minuman mengandung alkohol anggur. Persyaratannya sama dengan industri minuman keras mengandung alkohol. Tidak ada perbedaan sama sekali. Poin 33 tentang industri minuman mengandung malt.

Sejumlah daerah menolak ivestasi miras di wilayahnya. Daerah yang paling keras menolak adalah Provinsi Papua.

Selain itu sejumlah organisasi masyarakat pun seperti Nahdlatul Ulama, Muhammdiyah, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menentangnya. Intinya, lebih banyak mudaratnya dibanding manfaat yang ditimbulkan.

Penjelasan “Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur” juga membuka peluang provinsi lain untuk membuka sejenis bila gubernurnya menginginkan.

Baca Juga:   Bola Panas Istana: RUU Pemilu, Kudeta Demokrat, dan Reshuffle Kabinet

Sampai-sampai ekonom yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Dradjad H. Wibowo menyebut investasi minuman keras di Indonesia sangat terbuka untuk provinsi lain tidak hanya empat daerah yang disebut dalam lampiran.

“Jadi pandangan kalau hanya di empat provinsi tadi kurang tepat,” kata Dradjad seperti dikutp dari Republika.co.id.

Ditambah lagi pada poin 44 dan 45 yang membahas tentang usaha peredaran dan eceran minuman keras bisa sampai di kaki lima.

Tak bisa dibayangkan bila membeli minuman keras bisa semudah membeli sebatang rokok dan segelas kopi di warung gerobak milik orang Kuningan di pinggir jalan.

Tak bisa dibayangkan juga suatu hari akan menemukan banyak orang teler di pinggir jalan dan terkapar di pinggir gorong-gorong. (Yat/Red)