Fadli Zon: Impor 1 Juta Ton Beras Jangan Jadi Perburuan Rente
Mantan Wakil Ketua dan Ketua Umum Dewan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia . (Foto: YouTube)

Elangnews.com, Jakarta – Ketua Umum Dewan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indinesia () Fadli Zon mengkritisi rencana pemerintah untuk impor 1 juta ton beras di tengah puncak . Fadli mengingatkan impor jadi jadi ajang perburuan rente (rent seeking aktivities).

“Rencana impor besar 1 juta ton yang disampaikan Muhammad Lutfi merupakan kebijakan yang nir simpati dan merusak petani. Kebijakan ini walaupun implementasinya belum diketahui bulan apa akan berdampak langsung pada turunnya harga gabah petani secara signifikan,” kata Fadli dalam tajuk kanal pribadinya seperti dikutip Elangnews.com, Minggu (14/3/2021).

“Padahal, tanpa ada rencana impor saja setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun di bawah harga pembelian pemerintah (HPP),” lanjut Fadli.

Pengumuman rencana , kata Fadli, akan memberi efek semakin menekan harga gabah petani. “Jadi sangat tidak bijak apa yang dilakukan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan mengumumkan rencana impor beras di saat petani akan melakukan panen raya,” tegasnya.

Pada Maret dan April 2021 petani memasuki puncak panen raya musim tanam Okmar (Oktober-Maret). Menurut BPS potensi GKG (Gabah Kering Giling) Januari-April 2021 mencapai 25,307 juta ton. Atau setara dengan 14,54 juta ton beras atau naik 3 juta ton dibanding periode yang sama pada 2020.

Baca Juga:   Relawan Jokowi Sebut Menteri Lutfi dan Sakti Wahyu Bermental Tengkulak

Dengan data itu, menurut Fadli, tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras. “Statistiknya jelas, cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020. Sehingga tak ada dasar kuat pemerintah saat ini melakukan impor beras,” ujarnya.

Fadli mempertanyakan, data mana yang dipakai pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan rencana impor 1 juta ton beras. Sementara data resmi negara lewat BPS jelas Indonesia sangat melimpah untuk kebutuhan beras dalam negeri.

“Keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian. Atau seluruh stakeholder terutama para apetani,” ujar Fadli.

“Public hearing secara komprehensif diperlukan agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan berpihak kepada para petani serta rakyat Indonesia,” sarannya.

Fadli mengingatkan, pemerintah jangan alergi mendengar masukan dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian, dan akademisi serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian.

“Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi. Padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan harga penurunan gabah petani,” kata Fadli.

HKTI dan organisasi petani lainnya, sambung Fadli, siap menjadi mitra diskusi dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan pangan (food policy).

Baca Juga:   Sufmi Dasco: Wartawan Garda Terdepan Setelah Petugas Kesehatan

Terkait kebijakan rencana impor 1 juta ton beras HKTI mengeluarkan lima sikap yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, HKTI secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk impor 1 juta ton beras yang merusak kehidupan petani yang tidak didasari data akurat serta tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia.

Kedua, HKTI mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan impor 1 juta ton beras. Ketiga, meminta kepada pemerintah untuk menempatkan petani dan pertanian Indonesia sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa bukan sekadar komoditas dagang.

Keempat, HKTI juga meminta kepada pemerintah untuk terbuka dan melibatkan secara aktif organisasi petani serta pemangku pertanian Indonesia dalam perumusan kebijakan pangan nasional.

Kelima, HKTI meminta untuk menyerap secara aktif dan maksimal hasil produksi petani sesuai HPP pada panen raya Maret-April 2021.

“Sekali lagi jangan sampai rencana melalukan impor beras 1 juta ton adalah sebuah rencana yang akal-akalan dan kemudian merugikan petani dan sektor pertanian Indonesia. Dan di balik semua itu bisa jadi ini bagian dari rent seeking aktivities atau kegiatan untuk perburuan rente,” tegas Wakil Ketua Umum Partai ini. (Yat/Red)