Demokrat Sebut Kebijakan Pemerintah Tak Efektif Tekan Penyebaran Covid-19
Anggota Komisi V . (Foto: DPR)

Elangnews.com, Jakarta – Politikus Partai Irwan Fecho menyebut Lebaran yang dikeluarkan pemerintah lewat Menteri PMK hanya menambah sederatan kebijakan yang bakal sama nasibnya dengan aturan sebelumnya. Sulit diimplementasikan atau terjadinya inkonsistensi.

Pernyataan anggota Komisi V DPR ini disampaikan dalam diskusi bertajuk “Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat” di Kompleks Parlemen, Kamis (8/4/2021).

“Saya pikir surat edaran itu baru imbauan dan kembali berulang lagi inkonsistensi pemerintah. Kemudian pola blunder pemerintah dengan pernyataan bang Sandi (Kemenparekraf) yang dikonfirmasi juga oleh Muhadjir bahwa tempat wisata boleh dibuka,” ujarnya.

Irwan menegaskan, larangan mudik memang sangat penting di tengah tren penyebaran Covid-19 yang belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Setiap habis libur panjang seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta kemerdekaan angka Covid-19 cenderung naik.

Baca Juga:   Pertemuan Bilateral Jokowi dan Angela Merkel Secara Daring, Apa yang Dibahas?

“Contohnya saja di Idulfitri 2020, kemudian ada peningkatan sampai 30% kasus harian. Itu terjadi karena dilarang tapi boleh pulang kampung,” ujarnya merujuk pada pernyataan Presiden .

Politikus asal Kalimantan Timur ini menilai semua kebijakan itu dikeluarkan tetapi dalam implementasinya tidak konsisten.

“Saya melihat nggak ada keseriusan di situ. Lagi lagi ini seperti menggugurkan kewajiban, seolah-olah pemerintah ingin dilihat serius menangani Covid-19 ini tetapi kenyataannya terus bertambah dan kematian juga meningkat,” kata Irwan.

Sampai saat ini kata Irwan, larangan Mudik Lebaran juga belum ada dasar hukumnya. Tidak ada legal standing. Belum lagi terjadi kontradiksi.

Baca Juga:   Gatotkaca yang Perkasa Ternyata Divaksin Juga

“Misalnya larangan mudik dikeluarkan tapi wisata boleh dibuka. Bahkan larangan mudiknya ditentukan tanggal 6 sampai 17 Mei. Sebelum tanggal 6 Mei siapa yang mau menjamin (mudik),” ujarnya.

Irwan meminta pemerintah memberikan teladan dan komitmen yang serius bahwa benar-benar ingin memutus mata rantai pandemi Covid-19.

“Jangan sampai ada kebijakan di beberapa kementerian yang sebenarnya satu rumah yang sama, kontraproduktif itu pasti nggak akan maksimal. Kalau pemulihan ekonomi nasional dengan anggaran yang begitu luar biasa itu bisa maksimal, itu sebenarnya bisa mengerek pertumbuhan ekonomi sesuai harapan pemerintah. Di sisi lain Covid-19 yang menjadi permasalahan riil di masyarakat ini bisa selesai,” ujarnya. (Yat/Red)