Miras
Ilustrasi gambar: Elangnews.com/Suray

Elangnews.com, Jakarta – Keputusan Presiden mencabut Lampiran 3 Perpres No.10 Tahun 2021 yang mengatur tentang investasi minuman keras beralkohol menuai pujian dari masyarakat termasuk juga dari anasir oposisi.

Tapi yang menarik, keputusan Jokowi menganulir izin industri itu dipuji para bawahannya termasuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM . Padahal Mahfud ketika Perpres ini jadi kontroversi tak bercicit sedikit pun di Twitter-nya.

Termasuk Ustad Yusuf Manyur yang memuji langkah Jokowi sebagai sikap demokratis, sebelumnya juga tak pernah bersuara nyaring. Justru tokoh dan masyarakat Papua yang menolak keras di wilayahnya.

“Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Ada yang kritik harusnya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi harusnya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan,” cuit Mahfud, Rabu (3/3/2021).

Baca Juga:   Mantan Ketua MK Ingatkan Jangan Terpancing Jabatan Presiden Tiga Periode

Mahfud kemudian melanjutkan cuitannya. “Ketika ada kritik tentang izin investasi miras terhadap kritik dan saran. Asal rasional sebagai suara rakyat maka Pemerintah akamodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan.”

Para netizen rupanya menanggapi pernyataan Mahfud tersebut dengan kritikan balik. Bukan malah berbuah pujian tetapi justru banyak yang mengkritik Mahfud. Mereka menilai kebijakan yang bakal banyak mudaratnya tersebut bila tidak dikritik pasti akan jalan terus.

“Apa bisa kita simpulkan, buat saja aturannya dulu, nanti kalau banyak yang nolak tinggal cabut atau buat aturan lain?” tulis seorang netizen.

Baca Juga:   Lampiran Perpres Miras Dicabut, PKS Ucapkan Terimakasih kepada Jokowi

Netizen lain lebih pedas lagi menohok Mahfud. “Sama halnya kita terobos lampu merah padahal kita jelas-jelas tahu itu pelanggaran masak kita balik setelah banyak orang yang memaki-maki kita lantas kita jadi orang apa? Kalau kita tahu itu larangan dengan sengaja kita langgar, hal seperti ini kan ngak perlu nunggu dikritik tapi butuh pemikiran yag cerdas.”

“Ngemeng aje, memangnya sebelum bikin peraturan nggak minta masukan dulu dari menteri-menterinya. Apa yang bikin praturan ngak tahu hukum miras dan mudharatnya. Apa ini cuma akal-akalan aja agar merasa trima kritikan,” timpal yang lain. (Yat/red)