Bola panas istana

ELANGNEWS.COM, Jakarta Diskusi daring yang diselenggarakan oleh Para Syndicate pada Jumat (5/2) berlangsung selama hampir 2 jam mencoba mengurai isu-isu yang berpotensi menjadi menjadi bola panas bagi pemerintahan ke depan.

Sebagai narasumber adalah Aisah Putri Budiatri dari P2P LIPI, Ray Rangkuti dari LIMA, dan Aditya Perdana dari Puskapol UI. Acara dipandu langsung oleh Ari Nurcahyo dari Para Syndicate.

Keraguan publik terhadap sikap partai-partai politik menjelang momentum 2024 sudah mulai bermunculan. Keraguan tersebut tak berlebihan jika melihat manuver-manuver politik yang terjadi sepanjang bulan Januari. Setidaknya sikap pragmatisme atau kepentingan politik jangka pendek masih kuat dugaan melekat dalam maneuver tersebut.

Aisah Putri, peneliti dari LIPI, menguatkan pandangan tersebut. Problem partai politik Indonesia saat ini adalah tidak memiliki basis ideologi yang kuat. Itulah sebabnya politik pragmatisme atau kepentingan politik jangka pendek menjadi ciri kuat partai politik di Indonesia. Ikatan antar anggota partai sangat lemah.

Keraguan publik tersebut bisa berubah menjadi bola panas jika tidak dikelola secara baik oleh Istana dan partai-partai politik di parlemen.


Hingga hari ini pihak DPR RI belum melayangkan surat ke Istana terkait rencana pembahasan RUU Pemilu. Bahkan belum ada sidang paripurna terkait hal tersebut, meski sudah masuk dalam daftar prolegnas.

Menurut Aisah Putri, Paket UU Politik itu sangat penting, sehingga harus segera dibahas hingga tuntas. Agar persoalan politik tidak menjadi berlarut-larut di kemudian hari. Idealnya Pemilu serentak tidak boleh disatukan antara pemilu daerah dan pemilu nasional. Sebaiknya ada jeda antara 2 sampai 3 tahun.

Baca:  Max Sopacua: Apapun Keputusan Demokrat Sebelumnya Bisa Dianulir di KLB

Aisah Putri juga menambahkan, sebaiknya Presidensial Treshold harus dihapus untuk meminimalisir politik transaksional antara partai politik dengan calon-calon presiden.

Senada dengan pandangan Aisah Putri, Aditya Perdana dari Puskapol UI menjelaskan bahwa sikap pemerintah yang meminta pembahasan UU pemilu ditunda, merupakan sikap yang kurang etis, melihat bahwa parlemen belum mengajukan rencana tersebut ke pemerintah.

Aditya menambahkan, bahwa “seyogyanya RUU Pemilu harus segera dibahas, agar persoalan-persoalan politik dapat segera diselesaikan sehingga menjadi lebih baik di masa depan”, pungkasnya.

Isu kudeta di tubuh
Pernyataan menarik dari aktivis LIMA, Ray Rangkuti, menanggapi isu . Menurut Rangkuti, apa yang dilakukan sebenarnya menandai sebuah indikasi awal bahwa pertarungan politik menuju pemilu 2024 sudah dimulai. “Siapa yang paling siap, ya dia yang paling berpeluang leading di 2024. Maka langkah-langkah konsolidasi itu penting dilakukan secepatnya. Meski dampak membuat maneuver-manuver tersebut agak lebih hati-hati.”

Rangkuti juga menyinggung manuver Menteri BUMN, Eric Tohir, yang dilantik secara resmi sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Keputusan tersebut berdasarkan hasil sidang Tim Formatur Musyawarah Nasional V, Eric Tohir menggantikan pendahulunya yaitu Wimboh Santoso yang juga merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca:  Baru Sebulan Diteken, Lampiran Perpres Investasi Miras Dihapus

Isu kudeta Demokrat ditengarai menguntungkan kedua belah pihak. Baik maupun Moeldoko mendapatkan keuntungan dari isu tersebut. Pandangan ini dikemukakan oleh Aditya Perdana, “isu kudeta jangan-jangan masih segaris dengan kepentingan AHY dan Moeldoko, karena di politik segalanya bisa terjadi.”

“Pihak AHY menggunakan isu kudeta tersebut untuk melakukan konsolidasi internal, sedangkan keuntungan lain bagi Moeldoko setidaknya mendongkrak popularitas di mata publik”, tambah Ray Rangkuti.

Isu reshuffle kabinet
Sepertinya semua narasumber kompak, bahwa reshuffle kabinet tidak akan dilakukan Jokowi dalam waktu dekat. Dengan beberapa alasan, seperti faktor dampak pandemik yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah. Kemungkinan besar yang terjadi hanyalah koreksi dan evaluasi internal.

Hal itu diperkuat oleh pernyataan Ray Rangkuti bahwa “kemungkinan besar tidak ada reshuffle, mungkin hanya koreksi terhadap Moeldoko. Atau ada isu rencana masuknya PAN ke dalam pemerintahan, itu juga masih diragukan, karena saat ini posisi partai Nasdem lebih tinggi suaranya ketimbang PAN. Tetapi hal itu bisa berbeda cerita jika menguatnya isu rencana koalisi 2024 antara PDIP, Gerindra, dan PAN.”

Sebagai penutup diskusi daring tersebut, tercatat bahwa setidaknya hasil-hasil survei yang beredar di publik ikut berkontribusi atas manuver-manuver para elit partai politik. Sehingga, apa yang dikerjakan oleh mereka saat ini merupakan langkah lanjutan atas naik-turun nya hasil survei. (trd/red)