Elangnews.com, Jakarta – Akhirnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menghentikan kasus hukum enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam insiden Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Seluruh penyidikan kepada mereka dihentikan.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan demikian, penyidikan serta status tersangka sudah gugur.

“Penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia,” ujar Argo dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Sebelumnya sempat terjadi kontroversi ketika Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan akan segera melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penyerangan anggota laskar FPI ke Kejaksaan Agung.

Menurut Andi, enam anggota laskar tersebut sudah ditetapkan tersangka. “Kan itu juga tentu harus diuji makanya kami ada kirim ke Jaksa biar Jaksa teliti,” ujar Andi kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).

Kontan saja pernyataan Andi tersebut langsung membuat gaduh. Berbagai pertanyaan dan sikap kritis disampaikan sejumlah pihak. Persoalannya enam orang laskar tersebut sudah meninggal bagaimana bisa jadi tersangka dan diproses secara hukum?

Tanggapan Pakar

Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad menghargai penyelidikan dan penyidikan yang menetapkan 6 pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) jadi tersangka. Namun, ia menekankan bahwa kesimpulan penyidikan harus memperhatikan ketentuan berlaku.

“Kesimpulan dan keputusan dalam proses hukum tersebut harus memperhatikan ketentuan yang berlaku,” kata Suparji dalam keterangan persnya, Kamis (04/03/2021).

Suparji menjelaskan, ketentuan yang ia maksud yaitu tiga hal meliputi pasal 77 KUHP, Putusan MK No 21 Tahun 2014 serta pasal 109 KUHAP.

“Pasal 77 KUHP misalnya, penuntutan itu tidak dapat dilanjutkan bila si tertuduh ini meninggal dunia. Lalu pasal 109 KUHAP, penyidikan harus dihentikan jika tersangka meninggal dunia,” ujarnya.

“Sedangkan putusan MK No.21 Tahun 2014 mengharuskan untuk penetapan tersangka harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan calon tersangka,” sambungnya.

Menurutnya, penetapan tersangka memang menunjukkan bahwa telah ada proses hukum. Akan tetapi proses hukum justru mendatangkan misteri baru.

“Kenapa meninggal jadi tersangka? Bagaimana prosesnya? Lalu kasus ini mau bagaimana prosesnya? Pertanyaan itulah yang kemudian muncul di tengah masyarakat,” ujarnya.

Suparji menyatakan keputusan Polri mencabut status tersangka tersebut sudah tepat. Polisi lebih baik melanjutkan rekomendasi dari Komnas HAM yang beberapa waktu lalu disampaikan ke Presiden.

“Rekomendasi Komnas HAM alangkah baiknya ditindak lanjuti, di samping agar ada titik terang, rekomendasi tersebut juga cukup mengerucut,” ujarnya.

Menyikapi kontroversi dan usulan para pakar, Argo dalam keterangan tertulisnya juga meyakinkan bahwa terkait unlawful killing dalam kasus terbunuhnya enam anggota Laskar FPI. Dikatakan Argo, rekomendasi dan temuan Komnas HAM sudah dijalankan dan masih berproses. Saat ini masih terus berproses,” kata Argo. (Yat/Red)