KLB
Ilustrasi gambar: Elangnews.com/Suray

Elangnews.com, Jakarta – Banyak yang menyayangkan dan bertanya-tanya kenapa Pemerintah termasuk polisi tidak bisa menghentikan atau membubar Kongres Luar Biasa () di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Dalam KLB tersebut Kepala KSP didapuk jadi Ketua Umum Partai .

Ternyata Pemerintah lewat Menteri Koordinator Politik dan Hukum memiliki alasan. Menurutnya, sesuai UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pemerintah tak bsisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang.

Baca Juga:   AHY Sambangi Kantor Pusat Muhammadiyah, Tolak Bicara Merangkul Moeldoko

“Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega (Megawati) saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” cuit Mahfud dalam akun pribadinya, Sabtu (6/3/2021).

Saat itu, sambung Mahfud, Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB. “Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” ujarnya.

Baca Juga:   Saiful Mujani: Nasib Demokrat Tergantung Negara, Jokowi Bisa Hentikan Manuver Moeldoko

Jadi menurut Mahfud, sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai Pak ini Pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol.

“Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb,” ujarnya.

Seorang netizen kemudian mengajukan pertanyaan dan sampai saat ini belum dibalas oleh Mahfud. “Kalau KLB atau Munaslub itu melibatkan Pejabat Pemerintah, contohnya KSP, itu bisa dituding intervensi atau memecah belah nggak, Prof? Mohon pencerahannya,” cuitnya. (Yat/Red)