Alasan Jokowi Cabut Izin Investasi Miras: Desakan Ulama dan Protes Daerah
Pernyataan Presiden mencabut lampiran 3 Perpres No 10 Tahun 2021 terkait . (Foto: YouTube)

Elangnews.com, Jakarta – Desakan dan protes yang sangat keras dari publik, ormas dan pemerintah daerah memaksa Presiden Jokowi mencabut aturan investasi minuman keras atau minuman beralkohol yang ditekan pada 2 Februari 2021.

Jokowi menyatakan dasar pencabutan lantaran mendapat masukan dari ulama dan ormas dan juga sejumlah daerah. “Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammdiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain. Dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,’ kata Jokowi dalam pernyataannya di kanal YouTube Sekretaris Kabinet, selasa (2/3/2021).

Baca Juga:   Rocky Gerung: Qodari Sepertinya Disuruh Menyingkirkan Kandidat Lain

“Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung saya nyatakan dicabut,” kata Presiden dalam video durasi sekira satu menit tersebut.

Selang sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammdiyah secara keras menyatakan penolakannya kepada pemerintah atas terbitnya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di dalamnya termasuk membuka investasi mimuman keras hingga distribusinya sampai ke pedagang kaki lima.

Baca Juga:   Kunjungan Presiden ke Jawa Timur, Tinjau Vaksinasi Hingga Resmikan Infrastruktur

Pernyataan Muhammadiyah dibacakan Sekretaris PP Muhammadiyah Dr. Agung Danarto. Pernyataan juga ditantangani Ketua Umum PP Muhammdiyah Haedar Nashir dan Sekjen PP Muhammdiyah Abdul Mu’ti.

“Bagi kami umat Islam, miras dalam berbagai bentuknya seperti juga judi merupakan sesuatu yang haram. Haramnya mutlak tidak bisa tawaar menawar,” kata Haedar dalam pengantarnya. (Yat/Red)