Aktivis Prodemokrasi Sebut Peradilan Syahganda Nainggolan Lebih Kental Politiknya
Terdakwa dalam kasus unjuk rasa penolakan UU Omnibus Lawa . (Foto: tvOne)

Elangnews.com, Jakarta – Presidium Gerakan Prodemokrasi Indonesia Andrianto menilai dari 17 kali persidangan aktivis Syahganda Nainggolan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, lebih kental nuansa politiknya. Namun, Andrianto yakin Syahganda bisa divonis bebas

Andrianto menilai saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum juga seperti by design. Semua dalil dan barang bukti yang dihadirkan juga tidak terpenuhi untuk menjerat terdakwa dalam kasus penolakan Ciptaker ini.

Baca Juga:   Revisi UU ITE, Guru Besar Unpad: Pencemaran Nama Baik Hanya Boleh Dilaporkan Korban

“Semua saksi nyaris text book, sampai titik koma pun sesuai Berita Acara Pemeriksaan,” kata Andrianto kepada Elangnews.com, Jumat (26/3/2021).

“Makin menguatkan anggapan publik bahwa kasus ini muatan politiknya lebih kental ketimbamg hukum. Tapi saya optimistis Syahganda bisa divonis bebas,” tambahnya.

Konsisten UU yang disangkakan pun berubah. Sebelumnya saat ditangkap Syahganda dijerat UU Informasi Transaksi Elektronik. Belakangan setelah dalam persidangan alumnus ITB tersebut dijerat UU No. 1/1946 tentang .

Baca Juga:   Soal Rencana Revisi UU ITE, Ketua Dewan Pers: Kebebasan Pers Tidak Boleh Diganggu Gugat

“Ini produk hukum yang kuno,” ujarnya.

Lucunya, dalam persidangan Kamis (25/3/2021), sidang terpaksa ditunda karena JPU tidak siap mengajukan tuntutan untuk Syahganda. Sidang akan dilanjukan lagi sepekan ke depan. Majelis hakim memberikan kesempatan satu kali lagi kepada JPU.(Yat/Red)