Vaksinasi Gotong Royong Diizinkan Pemerintah tapi Vaksinnya Berbeda
Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi. (Foto: BNPB)

Elangnews.com, Jakarta – Kementerian Kesehatan akhirnya mengizinkan swasta untuk terlibat dalam yang kemudian disebut menjadi . Vaksinasi yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) diperkirakan mulai dilaksanakan Maret 2021.

Dasar hukum vaksinasi gotong royong tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2021.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan pelaksanaan vaksinasi dengan skema ini akan diserahkan kepada , sehingga tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis nasional Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

“Vaksinasi gotong royong ini tentunya tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” ujar Nadia dikutip dalam laman kemenkes.go.id, Sabtu (27/2/2021).

Baca Juga:   Prof. Muradi Jadi Komisaris di BUMN yang Rugi Rp7,4 Triliun

Menurut Nadia layanan vaksinasi skema ini tidak boleh dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi.

“Dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat,” ujarnya.

Pelayanan vaksinasi gotong royong, lanjutnya, mengacu pada standar pelayanan dan standar prosedur operasional sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi.

“Vaksin gotong royong diberikan secara gratis. Setiap perusahaan yang akan melaksanakan vaksinasi skema ini harus bertanggung jawab terhadap pendanaan serta melaporkan jumlah pesertanya,” ujarnya.

Vaksinnya Berbeda

Vaksin gratis yang menjadi program pemerintah dan vaksin gotong royong dipastikan berbeda. Menurut Nadia, jenis vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi gotong royong ini tidak boleh menggunakan vaksin , , , dan Pfizer yang merupakan vaksin gratis program pemerintah.

Baca Juga:   Dihadiri Jusuf Kalla, Menteri Erick Thohir Luncurkan Program Plasma BUMN

Menurut Juru Bicara untuk vaksinasi Covid-19 Bambang Heryanto, saat ini Bio Farma sudah mulai menjajaki perusahaan vaksin Sinopharm dan Moderna dan melakukan pembicaraan suplai vaksin dengan prinsip harus berbeda dengan vaksin program Pemerintah,” kata Bambang.

Sebelum digunakan, jenis vaksin gotong royong juga harus mendapat izin penggunaan di masa darurat atau emergency use of authorization (EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pengadaan vaksin gotong royong dilakukan dan PT Bio Farma. Selain itu PT Bio Farma juga bertanggung jawab terhadap proses pendistribusian vaksin Covid-19 gotong royong ke fasyankes milik swasta dan BUMN yang bekerjasama dengan badan hukum/badan usaha. (Yat/Red)