Kudeta Myanmar
Jenderal Min Aung Hlaing sedang melakukan inspeksi pasukan Tatmadaw atau angkatan bersenjata Myanmar. [rar/red/elangnews.com]
ELANGNEWS.COM – Kala itu usia Aung San Suu Kyi baru saja genap dua tahun, ketika ayahnya bersama delapan tokoh penting Burma lainnya dibantai oleh pasukan bersenjata pimpinan Jenderal U Saw di dalam sidang rapat Anti Fascist People’s Freedom League [AFPFL] alias Liga Rakyat Merdeka Anti-Fasis pada 19 Juli 1947.

Sampai sekarang, setiap tahun, peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional Burma. Monumen peringatan dibangun di Yangon untuk menghormati para “martir” yang gugur syahid tersebut.

Dalam peristiwa berdarah itu Jenderal Aung San, pendiri Angkatan Bersenjata Burma modern dan seorang revolusioner nasionalis terbunuh pada usia 32 tahun. Terlalu muda menghadap Sang Pencipta. Turut dibunuh pula, Mahn Ba Khaing (pemimpin etnik Karen) dan Sawbwa Sam Htun (etnik Shan), keduanya berasal dari etnik minoritas yang memiliki mimpi yang sama: bersatunya golongan-golongan etnik minoritas dengan golongan etnik Burma dalam satu negara. Gugur pula U Ba Win (kakak kandung Aung San), Deedok Ba Choe (wartawan ternama masa itu), dan Abdul Razak, seorang pemimpin muslim, yang sejak tahun 1920 berjuang sebagai nasionalis Burma di Mandalay.[1]

Enam bulan setelah peristiwa berdarah tersebut, tepatnya tanggal 4 Januari 1948, Burma, Negeri Seribu Pagoda, resmi sebagai negara merdeka dan terbebas dari kolonialisme Inggris. U Nu, kawan seperjuangan Jenderal Aung San, kemudian terpilih sebagai perdana menteri dan Sao Shwe Thaik sebagai presiden pertama Burma Merdeka.

Semasa kuliah, Aung San dan U Nu sudah menjadi penggerak dan pemimpin Serikat Mahasiswa Universitas Yangon, pada tahun 1936 keduanya diberhentikan oleh pihak kampus lantaran ulah jurnalistiknya yang kelewat kritis saat itu. Aksi sepihak rektorat tersebut menuai balasan mahasiswa dengan menggelar mogok nasional dan berujung pada pembentukkan All Burma Students Union [ABSU] atau Serikat Mahasiswa Seluruh Burma.

Kelak, ABSU akan menjadi kekuatan inti pembangunan Blok Kemerdekaan, sebuah koalisi revolusioner yang berisikan komite-komite mahasiswa, para biksu, dan kelompok-kelompok pendukung pemberontakan nasional lainnya, salah satunya yang paling terkemuka adalah Dobama Asiayone. Munculnya Blok Kemerdekaan menjadi tanda dimulainya gerakan politik kebangsaan yang lebih luas, dari yang sebelumnya hanya sekadar gerakan moral mahasiswa. Aung San semakin bergerak ke arah nasionalis sayap kiri.[2]

Relasi militer dan sipil
Relasi militer dan sipil menjadi satu persoalan krusial yang menimpa hampir semua negara-negara di Asia Tenggara, mungkin juga di seluruh dunia. Kudeta, pemberontakan, pelanggaran HAM, penghilangan paksa, dwi fungsi tentara hingga pembunuhan massal menjadi mimpi buruk bagi negara-negara yang baru mencecap kemerdekaan dan modernisasi.

Relasi militer-sipil dalam proses transisi demokrasi, menurut pandangan Samuel Huntington secara ideal menempatkan militer di bawah supremasi sipil, atau diistilahkan sebagai “kontrol sipil objektif” atas militer. Sambil mengupayakan terus menerus prinsip profesionalisme militer agar tetap independen sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara. Dengan demikian, baik militer dan sipil seyogyanya memegang teguh kedisiplinan dan ketaatan pada demokrasi.

Kondisi ideal relasi militer-sipil dalam pandangan Huntington tak terjadi di Burma. Sebuah negeri dimana 10 persen dari total ekspor-nya tergantung pada produksi batu giok; penghasil gas alam terbesar ke-39 (11 miliar meter kubik); dan pemilik cadangan minyak terbesar ke-79 (50 juta barel) di dunia ini, faktanya selalu diakrabi kudeta dan silih-ganti pengambilalihan kekuasaan.

Tercatat pada tanggal 2 Maret 1962, 16 tahun setelah kemerdekaan Burma, Jenderal Ne Win dan 16 perwira senior lainnya melancarkan serangan kudeta dan menggulingkan pemerintahan sipil U Nu. Peristiwa tersebut menjadi tonggak awal berdirinya junta militer di Burma yang berkuasa selama hampir 50 tahun lamanya. Tercatat kudeta Jenderal Ne Win sudah merenggut 100 nyawa mahasiswa Universitas Yangon (almamater Aung San dan U Nu) saat menggelar aksi damai. Menangkap semua penggerak demonstrasi dengan tuduhan komunisme dan pada tanggal 28 Maret 1962, seluruh partai oposisi dinyatakan terlarang. Rezim satu partai Jenderal Ne Win mulai diberlakukan, lalu dibarengi dengan pembatasan media massa, normalisasi kampus, dan pembangunan sistem ekonomi dan pemerintahan secara sentralistik.

Cabang-cabang bisnis tentara
Serupa dengan pengalaman negara-negara lainnya dimana kekuatan militer begitu dominan dalam sistem politik kenegaraan, maka cabang-cabang bisnis militer juga turut berkontribusi secara dinamis dalam menentukan arah relasinya terhadap kekuatan sipil-demokratik.

Baca:  Myanmar Bergejolak: Kudeta Militer karena Dugaan Kecurangan Pemilu

Tatmadaw atau angkatan bersenjata Myanmar adalah sebuah entitas di dalam negara yang selama berpuluh-puluh tahun mengendalikan konglomerat-konglomerat besar dengan pengaruh ekonomi yang tidak seimbang, dimana praktik korupsi, kolusi dan nepotisme berkembang-biak di bawah sistem junta militer.

Asia Times dalam sebuah laporannya mengungkap sepak terjang Myanmar Economic Corporation [Mytel], sebuah perusahaan jaringan seluler yang dikendalikan Tatmadaw. Mytel menerima pinjaman sebesar US$60 juta dari dua bank Inggris yaitu HSBC dan Standard Chartered. Selain bisnis jaringan seluler, Mytel juga menerima investasi US$2,5 juta melalui perusahaan Adani Multinasional India untuk membangun jalur rel kereta untuk menghubungkan tambang batubara Carmichael, dan membangun pelabuhan peti kemas di dekat Yangon di atas tanah milik Myanmar Economic Corporation. Pemerintah Australia ditengarai berada dibalik proyek-proyek infrastruktur milik angkatan bersenjata Myanmar tersebut.[3]

Gurita bisnis Tatmadaw sesungguhnya mencerminkan dominasi kekuatan angkatan bersenjata di segala aspek kehidupan Myanmar. Tanpa harus kampanye ke daerah-daerah pemilihan, Tatmadaw sudah menguasai 25 persen jumlah kursi di parlemen secara gratis. Selain “fraksi” Tatmadaw di dalam parlemen, mereka juga membentuk partai-partai boneka, salah satunya bernama USDP. Menggenapi dominasi angkatan bersenjata di dalam konfigurasi politik Myanmar.

Laporan teranyar dari Amnesty International pada 2020 yang lalu mengungkap bahwa Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) telah meraup US$18 miliar antara tahun 1990 sampai 2010 melalui bisnis yang dikendalikan Tatmadaw alias angkatan bersenjata Myanmar.

Penguasaan cabang-cabang produksi Myanmar oleh Tatmadaw, ternyata juga senafas dengan tindak pelanggaran HAM yang mereka lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations Human Rights Council (UNHRC) pada Maret 2017 membentuk tim pencari fakta independen dengan nama The UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, yang beranggotakan diantaranya mantan Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman (Ketua), mantan Komisaris HAM Australia Chris Sidoti [The Australian Human Rights Commission] sebagai anggota, dan seorang pengacara, diplomat, pembela HAM dari Sri Lanka bernama Deshamanya Radhika Coomaraswamy (anggota). Tugas utama mereka adalah menyelidiki tuduhan kekejaman para jenderal Myanmar atas pembantaian kelompok minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Lebih dari dua tahun tim pencari fakta bekerja, 2017-2019, PBB secara resmi mengumumkan bahwa Panglima Tertinggi Tatmadaw, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dan lima komandan lainnya harus diadili atas dakwaan genosida, pembunuhan ribuan kaum muslim Rohingya, penghilangan paksa dan pemerkosaan massal. Tak berhenti sampai disitu, pada September 2019, tim pencari fakta PBB menerbitkan laporan tentang jaringan bisinis Tatmadaw. Tim merekomendasikan kepada seluruh pelaku bisnis asing untuk segera memutuskan hubungan dan menghentikan semua urusan bisnis dengan entitas ekonomi yang dikendalikan Tatmadaw.

Entitas yang dimaksud adalah Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holding Ltd (MEHL). Laporan tersebut juga menyebutkan nama-nama perusahaan asing dalam kemitraan komersial di bawah junta militer, diantaranya perusahaan Adani Multinasional (India), Kirin Holdings (Jepang), Posco Steel (Korea Selatan), Infosys (India) dan Universal Apparel (Hong Kong).

Kudeta Myanmar
Gambar ilustrasi. Tatmadaw Myanmar. [rar/red/elangnews.com]
Aung San Suu Kyi dan perjuangan demokrasi
Myanmar mengalami krisis ekonomi yang berlanjut menjadi krisis politik di era 80-an. Puncaknya terjadi pada 8 Agustus 1988, Revolusi Safron atau Gerakan 8888. Seiring dengan meningginya kesadaran revolusioner diantara pejuang demokrasi Myanmar, pada tanggal 27 September 1988 terbentuklah National League for Democracy [NLD], sebuah partai politik yang banyak didukung oleh tokoh-tokoh demokrasi Myanmar dan mendapuk Aung San Suu Kyi sebagai Sekretaris Jenderal, pimpinan tertinggi di dalam partai.

NLD menang pemilu 1990, dan meraup perolehan 392 kursi. Junta militer tidak mengakui kemenangan tersebut dan menolak pembentukan pemerintahan sipil Suu Kyi. Suu Kyi mendekam di dalam tahanan rumah selama 15 tahun. Dibebaskan pada 13 November 2010.

Suu Kyi memimpin NLD dari dalam tahanan, tetap membangun jaringan politik akar rumput, menyatukan kekuatan-kekuatan demokratik meski di bawah tekanan junta militer. Suu Kyi dan NLD bergerak dalam senyap di bawah tanah.

Hasilnya, NLD menang lagi pada pemilu 2015. Tidak main-main, mereka meraup 255 dari 440 kursi di Dewan Perwakilan [Pyithu Hluttaw] dan 135 dari 224 kursi di Majelis Nasional [Amyotha Hluttaw] atau House of Nationalities dan berhak membentuk pemerintahan.

Baca:  Cawe-cawe Menlu Retno di Penanganan Konflik Myanmar

Cabang kekuasaan legislatif di Myanmar menganut sistem “dua kamar” alias bikameral yang memberikan 25 persen kursi “gratis” untuk Tatmadaw militer Myanmar. Artinya, fraksi Tatmadaw memiliki 110 kursi di Pyithu Hluttaw dan 56 kursi di Amyotha Hluttaw. Jadi, dari total 664 kursi legislatif sebesar 166 kursi adalah milik Tatmadaw. Sisanya, sebanyak 498 kursi diperebutkan oleh partai-partai politik dalam kampanye.

Anggota militer yang menduduki parlemen dipilih langsung oleh Panglima Tertinggi Tatmadaw. Konstitusi 2008 juga mengatur soal pengesahan suatu amandemen konstitusi dengan syarat mendapat persetujuan sebesar 75 persen di parlemen, hal ini membuat Tatmadaw secara langsung memiliki hak veto terkait perubahan struktural ataupun menolak rancangan undang-undang dalam politik Myanmar.[4]

Berdasarkan UUD 2008, Suu Kyi secara konstitusi tidak bisa menjadi Presiden. Konstitusi produk junta militer tersebut melarang kandidat presiden yang memiliki hubungan darah dengan warga negara asing.

Suami Suu Kyi bernama Michael Vaillancourt Aris [meninggal tahun 1999] kelahiran Havana, Kuba adalah seorang penulis berkebangsaan Inggris. Alumnus University of Durham (sebuah universitas riset publik ternama di Inggris dan School of Oriental and African Studies dari Universitas London). Dua anak Suu Kyi bernama Alexander Aris Myint San Aung dan Kim Aris mengikuti jejak Sang Ayah menjadi warganegara Inggris.

Pada akhirnya, 6 April 2016, Suu Kyi hanya menjabat sebagai State Counsellor (penasehat negara) setara dengan perdana menteri.

Sayangnya, Suu Kyi dan NLD dengan kekuasaan ditangannya, tidak memiliki sikap tegas terhadap militerisme dan paket UU politik diskriminatif. Tatmadaw selain memiliki 25 persen kursi gratis di parlemen, eksistensi bisnis militer juga tidak di nasionalisasi oleh negara, bahkan Tatmadaw masih mengendalikan tiga kementerian utama: Pertahanan, Dalam Negeri, dan Perbatasan. Bahkan posisi tersebut diperluas pascakudeta 1 Februari, termasuk posisi Jaksa Agung, Gubernur Bank Sentral, Auditor Militer, dan posisi kementerian strategis lainnya. NLD hanya menguasai posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Kerumahtanggaan Presiden, Menteri Pendidikan dan Tenaga Listrik dan Menteri Energi di pemerintahan Presiden Htin Kyaw.

Konfigurasi politik tersebut tidak juga berubah, meski pada pemilu November 2020 yang lalu NLD memenangkan 396 kursi di parlemen, raihan kinerja yang bahkan lebih kuat daripada pemilu 2015. NLD menang secara absolut dan hanya menyisakan 33 kursi untuk Union Solidarity and Development Party [USDP], Partai Persatuan Pembangunan dan Solidaritas yang disokong angkatan bersenjata. USDP dan Tatmadaw mengalamai kekalahan politik yang memalukan sepanjang sejarah elektoral Myanmar.

Raksasa berkaki lempung
Kudeta militer 1 Februari 2021 pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing yang tangannya masih berlumuran darah kaum muslim Rohingya, sesungguhnya sedang memperolok pemerintahan sipil-demokratik yang berkuasa. Tudingan Tatmadaw soal rekayasa hasil pemilu; kemudian Suu Kyi yang didakwa dengan tuduhan impor ilegal enam unit walkie-talkie; Presiden Win Myint yang dituduh melanggar social-distancing Covid-19; Tatmadaw sedang menghina akal sehat rakyat Myanmar dan dunia internasional.

Merentang sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Myanmar sejak Jenderal Aung San, U Nu, kemudian dilanjutkan Aung San Suu Kyi dan aktivis pro demokrasi generasi baru Myanmar, menggambarkan ragam kelebihan dan kelemahan kekuatan sipil-demokratik di Myanmar dan mungkin juga serupa dengan negara-negara tetangga lainnya.

Meminjam bahasa dari sejarawan Jacques Leclerc, penulis biografi Dipa Nusantara Aidit dan Amir Sjarifoeddin Harahap dalam Indonesian Political Biography: In Search of Cross-Cultural Understanding [Monash, 1993], bahwa semua kekurangan-kekurangan tersebut menunjukkan kepemimpinan Aung San Suu Kyi dan NLD dengan kekayaan taktik intra dan ekstra-perlementer yang mereka miliki di bawah teror junta militer Tatmadaw, memang berhasil menjadi raksasa, tetapi “raksasa yang berkaki lempung!”**

Tino Rahardian
[Redaktur Politik dan Pemerintahan]

Referensi:
[1] Swantoro, P. 2016. Masalalu Selalu Aktual. Jakarta: Gramedia.

[2] Smith, Martin. 1991. Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity. London and New Jersey: Zed Books.

[3] https://www.matamatapolitik.com/bisnis-kotor-di-tubuh-militer-myanmar-in-depth/

[4] Berg, John Richard. 2016. Insurgents to Presidents: Contemporary Civil-Military Relations in Brazil, El Salvador, and Uruguay. Thesis, Monterey, California: Naval Postgraduate School.