Demokrat
Ilustrasi gambar: Elangnews.com/Suray

“Seruan makin nyata dan bukan lagi isapan jempol belaka. Tentu tidak tinggal diam. Perang kata-kata dan narasi terus dibangun untuk menghadapi ancaman KLB tersebut”

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Tak bisa dipungkiri, isu pengambilalihan kepemimpinan di dalam tubuh Partai Demokrat cukup menyita perhatian publik. Perseteruan internal tersebut bahkan semakin menajam. Sebagian senior dan organisasi sayap partai mengancam segera menggelar , rencananya di bulan Maret 2021 dan mengambil lokasi di pulau Bali.

Seruan KLB sudah muncul sejak tahun 2019. Nama Hencky Luntungan sudah tidak asing sebagai salah satu tokoh senior pendiri partai dan aktor penyokong KLB. Sikap tersebut tidak berubah, setidaknya sampai saat dia menggelar konferensi pers pada Sabtu (27/2) yang lalu di Kawasan Mega Kuningan.

“Kami para pendiri bersepakat untuk mencari sebuah solusi. Apa solusi itu? Tidak ada Silatnas, yang ada KLB (Kongres Luar Biasa) yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan partai,” kata Hencky.

Hencky Luntungan bersama sejumlah perwakilan pendiri Partai Demokrat menjelaskan bahwa polemik yang terjadi di dalam tubuh partai saat ini berpangkal pada ketidakmampuan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias dalam memimpin partai.

Pada hari yang sama, Boyke Nivrizone Ketua Umum Angkatan Muda Demokrat (AMD) menggelar konferensi pers serupa. Dalam butir ke-3 pernyataan sikap AMD yang dibagikan ke awak media, berbunyi, “Menjadikan Kongres Luar Biasa sebagai jalan terbaik juga tepat secara mekanisme hukum yang diatur oleh AD/ART Partai Demokrat untuk memberhentikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat…”

Sikap tersebut senada dengan Aswin Ali Nasution Ketua Umum DPP Kader Muda Demokrat (KMD), sehari sebelum geger pemecatan 7 anggota Partai Demokrat, menyampaikan bahwa, “Kita sebagai organisasi sayap dari Partai Demokrat mendukung adanya Kongres Luar Biasa, supaya tercipta partai yang lebih humanis, partai yang betul-betul mampu menyerap aspirasi masyarakat, partai yang maju dan modern,” ujar Aswin pada Kamis (25/2).

Seperti berita yang sudah beredar sebelumnya, pada awal bulan Februari yang lalu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bermanuver melalui keterangan pers mengumumkan kepada publik tentang adanya gerakan pengambilalihan partai yang dimotori oleh segelintir kader senior, mantan kader, dan seseorang di lingkaran pemerintahan Presiden .

Kemudian, pada 24 Februari 2021, mengunggah video berdurasi sekira 40 menit yang isinya menjelaskan panjang lebar seputar upaya sekelompok orang yang bertujuan mengganggu kedaulatan Partai Demokrat dan kepemimpinan Ketua Umum AHY.

Baca Juga:   Presiden: Terorisme Adalah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Secara terbuka, mantan Presiden RI (2004-2014) dua periode itu menuding nama Kepala Staf Kepresidenan berada di balik upaya kudeta tersebut.

“Secara pribadi, saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Moeldoko tersebut di luar pengetahuan Presiden Jokowi,” kata SBY dalam video tersebut.

Dalam bahasa yang cukup keras, SBY mengatakan, “Kalau segelintir kader atau mantan kader itu masih bergentayangan mencari mangsa ke kanan dan ke kiri, katanya juga ada yang bertindak sebagai EO, hadapi dengan sikap yang tegas, usir orang-orang itu.”

Tidak butuh waktu yang lama, dua hari setelah video tersebut diunggah, pada hari Jumat, 26 Februari 2021, Partai Demokrat secara resmi memberhentikan secara tidak hormat kepada 6 aktor yang diduga sebagai penggerak KLB, dan 1 orang diberhentikan secara tidak hormat karena melanggar kode etik.

Nama-nama tersebut adalah , Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan yang terakhir adalah , mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Ketua DPR RI periode 2009-2014.

Nama Marzuki Alie sebenarnya tidak disebut-sebut sebagai dalang gerakan pengambilalihan kepemimpinan. Namun, setelah namanya masuk ke dalam daftar yang diberhentikan secara tidak hormat dan status keanggotaannya dicabut secara permanen, akhirnya dia menyatakan mendukung KLB.

Seperti dikutip dari Tempo, “Hari ini saya menyatakan saya dukung KLB. Saya teriakkan seluruh pendukung saya se-Indonesia ayo kita bergerak,” ujar Marzuki pada Jumat pekan lalu.

Marbun adalah nama yang tidak asing bagi Demokrat. Dia bukan kader sembarangan. Pada periode kepengurusan 2005-2010, Jhoni sudah menduduki kursi jabatan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PD. Sebuah posisi yang tidak bisa dianggap sepele. Kemudian pada periode 2010-2015, Jhoni didapuk sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Jhoni juga merupakan salah satu tokoh penting dibalik kemenangan Anas Urbaningrum menduduki jabatan Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres tahun 2010 di Bandung.

Jhoni Allen dan HM. Darmizal secara terang-terangan mendukung KLB. Bahkan HM. Darmizal, yang sejak 2018 menjadi Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO), mengklaim pihaknya sudah mengantongi 96 persen dukungan dari mayoritas pemilik hak suara dan hak bicara untuk menggelar KLB. “Salah satu tempat Kongres Luar Biasa yang sedang dipersiapkan adalah Bali,” ujar Darmizal.

Tak pelak, usai pengumuman pemberhentian secara tidak hormat terhadap 7 kader Demokrat pada 26 Februari 2021 yang lalu, serangan kemudian datang bertubi menimpa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga:   Jokowi Ajak Gaungkan Benci Produk Asing, Netizen: Produk China Juga Pak?

Secara terbuka Jhoni Allen Marbun melalui sebuah video yang diunggah pada 1 Maret 2021, menyinggung soal sejarah proses pembangunan Partai Demokrat. “Demi Tuhan, saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali apalagi berdarah-darah. SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU.”

Tak sampai di situ saja, Jhoni juga mengkritik Partai Demokrat saat ini sebagai “Dinasti ” mempraktikkan cara-cara tidak demokratis dengan aklamasi yang dipaksakan. “AHY berada di puncak gunung tapi tidak pernah mendaki gunung,” pungkas Jhoni menutup video berdurasi 7 menit tersebut.

Seruan KLB makin nyata dan bukan lagi isapan jempol belaka. Tentu Partai Demokrat tidak tinggal diam. Perang kata-kata dan narasi terus dibangun untuk menghadapi ancaman KLB tersebut.

Pada 27 Februari 2021, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan memberikan serangan balasan kepada para pendukung KLB.

Konferensi pers mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu digelar di Restoran Chopstix, Oakwood Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

“Tentu kami akan melakukan segala macam cara yang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan, agar hal itu (KLB) tidak terjadi,” kata Syarief.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga sebagai Plt. Ketua DPD Partai Demokrat Emil Elestianto Dardak, “Jatim semua DPC sudah tanda tangan komitmen untuk mendukung kepemimpinan yang sah (AHY) berdasarkan Kongres 2020 semua sudah tanda tangan,” ujar Emil, Selasa (2/3).

Mobilisasi dukungan serupa juga terjadi di Bali. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Mudarta menyatakan, “Diembuskannya isu bahwa KLB ilegal Partai Demokrat akan digelar di Bali, kami Kader Demokrat se-Bali menyatakan KLB tersebut Ilegal dan kami menolak dengan tegas,” Mudarta juga menambahkan, “Bila dipaksakan, maka kami tidak akan tinggal diam dan izinkan kami untuk bergerak menegakkan swadharma kami kepada Partai Demokrat,” ujarnya, Senin (1/3).

Utak atik taktik Cikeas melawan kubu penggerak KLB Demokrat akan semakin menarik dicermati, lantaran dikutip dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, gugatan Jhoni Allen didaftarkan pada Selasa (2/3/2021) dan terdaftar dengan nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Langkah hukum serupa sepertinya juga akan dilakukan Marzuki Alie dan para anggota lainnya yang pekan lalu diberhentikan secara tidak hormat dari Partai Demokrat.

Tino Rahardian
[Redaktur Politik dan Pemerintahan]