Jamsostek
Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi periode tahun 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta (22/2/2021). Foto: bpjsketenagakerjaan.go.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta dana diduga mencapai 43 triliun rupiah lebih. Merupakan mega korupsi dana publik terbesar sepanjang Pemerintahan .

Tentu saja, nilai korupsi bisa berubah-ubah, bisa lebih besar lagi dari yang diumumkan.

Dana iuran pekerja diduga “diembat” oleh oligarki dan konglomerat tanpa sepengetahuan empunya dana.

Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal pengawasan dana Jamsostek itu lumayan ketat. Segala urusan menyangkut dana Jamsostek harus sepengetahuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Besar kemungkinan ada yang melakukan kebohongan secara terencana dan sistematis kepada Presiden RI, sehingga dana Jamsostek bisa kecolongan sebanyak itu.

Sebagaimana diketahui bahwa dana Jamsostek yang berjumlah 480 triliun rupiah lebih tersebut, sudah tidak ada di kas Jamsostek. Dana tersebut sudah digunakan oleh berbagai pihak untuk kepentingan bisnis dan dipinjam untuk segala macam keperluan hidup.

Baca Juga:   Baru Sebulan Diteken, Lampiran Perpres Investasi Miras Dihapus

Bahkan yang paling mengerikan adalah semua dana itu penggunaannya tanpa sepengetahuan pembayar iuran.

Dana tersebut diembat oleh bank plat merah 53,3 triliun rupiah atau setara dengan 11,2 persen, diembat oleh menteri keuangan untuk membiayai APBN senilai 307,6 triliun rupiah atau sekira 65 persen dari total dana Jamsostek, dan diembat pula oleh perusahaan swasta dan BUMN melalui bursa saham yakni senilai 120 triliun rupiah atau 23,8 persen.

Kocok uang di bursa saham melalui tangan-tangan para konglomerat dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Saham-saham itu amblas sepanjang satu tahun terakhir.

Dana Jamsostek ditengarai hanya tersisa catatan pembukuan, uangnya sudah melayang kemana-mana. Dana ini terancam hilang, atau tidak dapat ditarik kembali ke dalam kas Jamsostek.

Baca Juga:   Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Tiga Saksi

Jika tidak segera diambil tindakan penyelamatan, dapat dipastikan, para pemilik tabungan bisa kehilangan uang mereka.

Semua ini terjadi karena pengelolaan dana yang tidak transparan. Para pengelola dana Jamsostek ditengarai tidak memberitahukan mengenai alokasi dana ini kepada presiden Republik Indonesia yang merupakan penanggung jawab utama dana Jamsostek.

Perbuatan tersebut patut diduga sebagai tindakan kejahatan kepada negara, merusak nama baik Presiden dan bisa mencelakakan Presiden.

Oleh karena itu Presiden Jokowi harus mengambil tindakan cepat. Menarik semua dana yang diembat berbagai pihak itu agar dikembalikan ke kas Jamsostek dan segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan dana dana tersebut kepada kami pemilik dana Jamsostek.

Semoga sinuhun segara menuntaskannya.**

Salamuddin Daeng
[Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia/AEPI]