pln
Ilustrasi gambar: plnbatubara.co.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo secara resmi menghapus limbah hasil pembakaran atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari kategori Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang juga merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bagaimana kita memahami keputusan tersebut? Tulisan Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia [AEPI] berikut ini menarik untuk kita simak. Tulisan ini juga pernah diangkat oleh beberapa media online.

Daeng menilai pemerintah saat ini sangat tergantung dengan industri batu bara, sehingga banyak kebijakannya seputar batu bara ditengarai lebih menguntungkan pengusaha ketimbang kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Terkait hal itu, Elangnews.com menerima tulisan analisis ekonomi-politik atas kebijakan Jokowi soal batu bara, Minggu (14/3/2021). Salamuddin Daeng menulis:

daeng
Salamuddin Daeng Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia [AEPI]. Dok. Pribadi.
Lingkaran Oligarki Batubara di Pemerintahan Jokowi semakin menjauhkan komitmen pemerintah terhadap perjanjian COP 21 Paris, sebuah perjanjian perubahan iklim untuk menekan emisi global. Kesepakatan yang tidak dapat ditarik mundur, dan akan memgubah secara mendasar seluruh kebijakan energi global.

Baca Juga:   ‘Tipis-tipis’ Jokowi Promosikan Persis Solo, Klub Milik Kaesang dan Erick Thohir

Bagaimana bisa pemerintahan Jokowi tetap bersandar pada batubara? Sementara batubara yang selama ini dikecam dunia karena merupakan sumber pencemaran paling buruk, dan merupakan biang kerusakan hutan dan lingkungan di Indonesia malah mau diubah jadi bahan bakar gas melalui gasifikasi batubara.

Gasifikasi akan dilaksanakan bersama perusahaan raksasa yang dimiki para bandar besar. Perusahaan perusahaan yang tampak memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Perusahaan tersebut antara lain PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebesar 1,2 juta ton per tahun, PT Bukit Asam Tbk 1,4 juta ton, PT Arutmin Indonesia 1,9 juta ton, PT Adaro Energy Tbk 1,4 juta ton, PT Kideco Jaya agung 500 ribu ton, PT Berau Coal Energy Tbk 1,4 juta ton, PT Bahari Cakrawala 1,4 juta ton, PT Mandiri Inti Perkasa 1,4 juta ton, dan PT Tirta Primasakti 1,4 juta ton per tahun.

Baca Juga:   Demokrat Sebut Kebijakan Pemerintah Tak Efektif Tekan Penyebaran Covid-19

Gasifikasi batubara jelas menyimpang dan menjauhkan pemerintah Jokowi untuk menurunkan emisi. Padahal Jokowi telah menandatangani perjanjian paris. Selain itu COP 21 telah diratifikasi menjadi UU (sekarang menuju COP 26). Dengan demikian jika jokowi tidak melaksanakan maka itu artinya pemerintah melanggar UU.

Gasifikasi batubara tidak hanya merusak lingkungan, menghasilkan deforestasi jutaan hektar lahan yang akan ditambang bagi keperluan mengeruk batubara. Gasifikasi batubara juga akan membawa Indonesia menjadi konsumen dan produsen batubara bahan bakar paling kotor dalam sejarah manusia dan ekaportir paling besar di dunia yang akan menjadi hinaan bagi Indonesia dimata penduduk dunia.

Para oligarki yang mengangkangi pemerintahan dengan gasifikasi batubara jelas membahayakan Presiden Jokowi sekaligus membahayakan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Salamuddin Daeng
Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia [AEPI]