[OPINI] Blanko Kosong Terorisme
Pelaku dugaan serangan di Mabes . (YouTube)

BEBERAPA tahun lalu, Kepala Ansyad Mbai mengatakan bahwa “Indonesia itu sarang teroris”.

Pernyataan itu menggaungkan kata-kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Paul Wolfowitz sebentar setelah Tragedi WTC, bahwa “Indonesia adalah sarang Al Qaidah di Asia Tenggara”.

Buat saya, pernyataan Mbai itu, dalam posisinya sebagai pejabat tinggi negara, sangatlah gila.

Di manakah di negeri lain, seorang pejabat tinggi negara memberi cap begitu buruk kepada negerinya sendiri?

Sama gilanya ketika Kepala Hendropriyono mengkonfirmasi (bukan membantah) pernyataan orang asing dengan kepentingan asing seperti Wolfowitz.

Bahkan jikapun benar Indonesia punya problem serius soal terorisme, kepala badan anti-teror dan badan intelijen cukup semestinya bekerja dalam diam untuk serius menanganinya. Bukan memberi pernyataan publik seperti itu.

Rupanya, pernyataan Mbai dan Hendro memang hanya dimaksudkan untuk menepuk dada, menunjukkan betapa penting BNPT dan BIN, serta betapa penting 88 dan UU Anti-Terorisme. Tapi, bukan untuk keseriusan menghentikan terorisme.

Hampir 20 tahun kemudian kita masih menghadapi situasi “war on terror” bahkan setelah Amerika sendiri melupakannya.

Indonesia menjadi ajang “war on terror” terlama di dunia di luar wilayah perang (Afghanistan, Irak, Suriah).

***

Mengapa teror bisa mengharu-biru kita begitu lama dan bertubi-tubi?

Banyak dari kita menerima begitu saja dalih polisi serta aparat intel bahwa teror di Indonesia itu beranak-pinak di bawah tanah membentuk sel-sel yang sulit dideteksi. Bahkan sekarang, katanya, muncul teroris individual (lone wolf), yang lebih mustahil lagi bisa dilacak.

Baca Juga:   Polri Bakal Tangkap Travel Gelap Selama Larangan Mudik Lebaran

Menurutku, kita tak bisa melawan “hantu”, sesuatu yang tidak bisa dideteksi, yang motifnya tak dipahami dan yang aksinya begitu random tak bisa diprediksi.

Jika kita menerima dalih itu, sampai kapanpun takkan pernah kita bisa menghentikan terorisme.

Tapi, bukankah bahkan jasad renik virus corona, serta varian-variannya yang terus bermutasi, bisa dideteksi sehingga bisa dilawan?

Mungkin tidak gampang mendeteksi calon pelaku teror. Tapi, itu tetap pertama-tama menjadi tanggungjawab aparat untuk mengatasi dan mencegahnya.

Tapi, alih-alih menagih tanggungjawab polisi, Densus, BNPT dan badan intelijen, kaum intelektual, akademisi serta jurnalis cenderung percaya begitu saja cerita mereka.

Memberi blanko kosong kepada polisi dan intel punya konsekuensi luas bagi demokrasi kita dan bagi civil society keseluruhan (tak hanya bagi umat Islam yang selalu dijadikan sasaran kecurigaan).

Kekuasaan polisi dan intel makin kuat. Tak hanya anggaran makin besar, tapi juga kekuasaannya, yang jarang dipertanyakan.

Kita tidak peka lagi terhadap standar normal kehidupan bernegara. Kita cenderung membiarkan polisi melenggang begitu saja meski telah membunuh 100 lebih terduga teroris tanpa proses hukum (extra-judicial killing).

Kita tidak peka lagi ketika kekuasaan polisi/intel dipakai untuk memberangus demonstrasi damai. Kita menutup mata bahwa polisi menangkap ribuan demonstran dalam dua gelombang besar demonstrasi: anti-korupsi dan anti-Omnibus Law.

Baca Juga:   Presiden: Terorisme Adalah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Sebagian kita bahkan mendukung pembantaian terhadap 6 anggota , dan menuduh siapa saja yang membela hak mereka sebagai fundamentalis-radikal.

(Saya tak suka FPI dan Rizieq Shihab. Tapi, apa yang dilakukan pemerintah/polisi sangat sadis serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang konsekuensinya sangat panjang).

Tak heran jika belakangan muncul pikiran di kalangan polisi untuk mengatur liputan jurnalis agar jangan memberitakan kebrutalan polisi.!

Kekuasaan besar polisi dan aparat intel akan cenderung mengarah pada pendekatan keamanan dan negara-polisi (police state). Memberi impunitas kepada aparat dan mendorong satu warga memata-matai warga lain.

Dan itu tak hanya merugikan aktivisme Islam. Kekuasaan polisi dan aparat intel dipakai juga untuk meredam demonstrasi, aspirasi lokal seperti Papua, aktivisme sosial dan pembela lingkungan.

Belakangan ini sudah ada wacana untuk menetapkan Organisasi Papua Merdeka sebagai gerakan teroris. Alih-alih kita menyekesaikan masalah, kita sedang mengulang kesalahan di Aceh di masa lalu. Pendekatan keamanan akan memperkuat perlawanan, dan mempercepat lepasnya Papua.

Lebih segalanya, blanko kosong kekuasaan besar polisi dan aparat intel akan memperkuat kaum oligark, melindungi perselingkuhan bisnisman dan politisi yang makin korup dan menindas.

Penulis , jurnalis senior dan mantan wartawan Tempo