Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT
Gedung Sasando Kantor

ELANGNEWS.COM – Curahan hati Staf Khusus Gubernur , Dr. Andre W. Koreh yg dilansir berbagai media online sejak kemarin dan dilansir Pos hari ini bikin perasaan saya campur aduk. Kasian, prihatin, miris, heran. Kok bisa begitu birokrasi NTT dikelola? Dr. Andre Koreh tidak segan-segan minta Pemerintah Provinsi NTT berhenti bersandiwara dalam penempatan pejabat.

Nah, sandiwara macam manakah itu? Siapa sutradaranya? Siapa produsernya? Siapa stuntman (pemeran penggantinya)? Ahmad Albar menyanyikan lagu ‘dunia ini panggung sandiwara’. Andre Koreh pun berucap Pemprov NTT stop sandiwara. Namanya sandiwara, ceritanya selalu berubah.

Saya membayangkan, seandainya Max Weber (1864 – 1920), bapak birokrasi modern itu masih hidup, hakul yakin saya, beliau pasti menangis ketika melihat tata kelola birokrasi di NTT. Weber telah memberi arti birokrasi sebagai bentuk organisasi yang memiliki hirarki, struktur dan proses kerja yang terformalkan dan karenanya merupakan struktur sosial yang ideal.

Birokrasi itu entitas yg dibangun atas prinsip profesional, rasional dan akuntabel. Namun, lain kisahnya di daerah kita. Birokrasi sudah kehilangan arah. Ia dikelola seperti perusahaan dan sudah cukup lama menjadi alat politik bahkan mesin politik.

Siapa yg menguasai birokrasi, mereka menguasai sumber daya dan sumber dana politik. Tidak heran, cukup banyak ASN (aparat sipil negara) yg lebih politis dari politisi dan kehilangan bakat birokrat padahal sedang membumi di lantai kantor birokrasi.

Kita kembali ke curhat Pak Andre. Kemarin, tepat 2 tahun menjabat sebagai staf khusus dengan nasib tak menentu, mereka lakukan meeting virtual dgn beberapa wartawan. Dua tahun perjalanan itu adalah perjalanan duka. Sebagai staf khusus mereka ber-14 tak diberi tugas atau akses untuk menjalankan tugasnya. Tidak ada aktivitas.

Baca:  Epidemiolog: Jokowi Harus Memberikan Teladan tentang Konsistensi

Jabatan staf khusus tidak dioptimalkan. Mereka menjadi staf khusus tanpa tunjangan. Sementara di birokrasi NTT saat ini ada staf khusus versi ASN, non ASN dan ada staf ahli.

Pada momen yg sama, dokter Niken Mitak, mantan Kadis Ketahanan Pangan pun menyampaikan hal yg senada. Kejadian ini menurutnya pertama kali terjadi dalam tatanan organisasi pemerintahan. Ia mengaku menerima dan siap menjalankan kebijakan pimpinan. ‘Kami hormati pimpinan, meskipun kami tahu itu tidak sesuai ketentuan’. Pak Andre, dokter Niken dan kawan2 yg lain, dinonaktifkan dari jabatan kepala dinas dgn alasan perampingan OPD. Namun faktanya, jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas hingga 9 bulan.

Birokrasi kita itu birokrasi politik. Sepakat atau tidak, ini tesis saya. Mengapa? Pucuk pimpinan birokrasi itu pejabat politik (politisi). Mereka dipilih melalui proses politik. Birokrat tertarik ke dalam medan magnet politik ini. Kita lihat mereka kenakan baju korpri yg sama. Tetapi dgn mikroskop atau kaca pembesar kita bisa melihat detail warna-warni baju korpri itu.

Dalam proses politik birokrasi atau politisasi birokrasi itu ASN berada dalam 2 kemungkinan.

Pertama, mendukung (bekerja dan berkontribusi) atau tidak mendukung pasangan calon pimpinan. Konsekuensinya, jika calon yg didukung terpilih, maka mereka bisa dapat promosi jabatan dan berbagai privilese birokrasi. Jika calon yg didukung gagal, maka bersiap-siaplah ‘masuk kotak’ alias tidak diberi jabatan atau non job. Kedua, menjadi ASN yg netral. Tidak menggalang dukungan bagi salah satu paket calon. Kelihatannya jalan ini aman. Tetapi penuh risiko. Karena walau mereka profesional dan kapabel bakal susah masuk ring kabinet karena dinilai ‘tidak berkontribusi’ untuk kemenangan calon dibanding ASN lain yg ‘berdarah-darah’.

Baca:  Gunung Merapi Ile Lewotolok NTT Meletus Ribuan Orang di Evakuasi

Kondisi macam ini membuat birokrasi bergerak lelet, lamban dan kurang kompak karena di dalam gerbong birokrasi itu penumpangnya adalah org2 yg senang hati, org2 yg sakit hati dan org2 yg sesuka hati.

Di birokrasi, politik balas dendam mendapat panggung yg paling seksi. Pengisian jabatan, promosi jabatan jelas mengikuti berbagai indikator dan regulasi. Namun di ujungnya pasti ada regulasi tak tertulis: waktu Pilkada kemarin dia dukung siapa? Argumentasi formal selalu sama, sudah digodok Baperjakat, sudah mengikuti proses penilaian. Namun, unsur like and dislike juga kental karena memang birokrasi kita berbaju politik. Saya menduga, maaf jika dugaan ini salah, Pak Andre dkk mengalami kondisi ini karena terjebak kepentingan politik birokrasi.

Mungkin saja di rezim sebelumnya Pak Andre dkk sudah menikmati kue birokrasi politik itu. Nah ketika ada rezim baru, bisa saja yg ‘beraroma’ rezim lama akan ‘dibuang’. Apalagi rezim baru sudah punya org ‘yg berdarah-darah’ dan menjadi ‘lingkaran dekat’.

Ini persoalan birokrasi kita. Dendam politik tidak diputus dan diretas tetapi dipelihara, dipanas-panasin terus. Rezim terus berganti, slogan para pemimpin berganti, dendam politiknya membara terus. Makanya, jangan senang dulu yg saat ini sedang menikmati kue birokrasi politik.

Bila terjadi pergantian rezim dan ‘bos’ anda tidak gol, bersiap-siaplah lahir dan bathin untuk mendapat tiket non job atau selevel staf khusus nasib tak tentu. Birokrasi kita sedang sakit. Siapa akan tampil membantu? Max Weber pun cuma bisa menangis.

Konsep-konsepnya yg brilian soal birokrasi dijungkirbalikkan dgn mudah di Nusa Tertantang Terus ini. Bagaimana segera membikin NTT bangkit jika birokrasinya sakit??

Isidro Lilijawa