induksi vaksin covid 19
Gambar ilustrasi / kemkes.go.id

TANGGAL 13 Januari 2021, menjadi tonggak awal dimulainya program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Ditandai dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima suntikan pertama. Target dari program vaksinasi ini adalah penduduk di atas usia 18 tahun, diperkirakan mencapai 181,5 juta jiwa atau setara dengan 67,1 persen dari total penduduk Indonesia. Jika sesuai jadwal, proses pelaksanaan program vaksinasi akan berlangsung hingga bulan Maret tahun 2022. Program yang bertujuan membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap virus corona itu, membutuhkan setidaknya 426 juta dosis vaksin.

Untuk memenuhi kebutuhan jumlah dosis vaksin yang begitu besar dan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270,2 juta jiwa (Sensus Penduduk, BPS 2020) tersebut, maka berdasarkan dokumen Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memutuskan 6 jenis vaksin yang akan dipakai dalam program vaksinasi nasional yaitu: vaksin buatan PT Bio Farma (persero); vaksin corona buatan Sinovac Biotech Ltd; vaksin corona buatan AstraZeneca; vaksin corona buatan China National Pharmaceitical Group Corporation (Sinopharm); vaksin Moderna; dan vaksin corona buatan Pfizer Inc and BioNtech.[1]

Kelompok prioritas penerima vaksin salah satunya adalah tenaga kesehatan. Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan sampai tanggal 23 Januari 2021 sudah tercatat 172.901 orang tenaga kesehatan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 di 13.525 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota dan di 34 provinsi. Proses vaksinasi ini akan terus berjalan kepada seluruh tenaga kesehatan yang diharapkan hingga Februari bisa mencapai target 1,4 juta divaksinasi COVID-19.

Meski pemerintah sudah menetapkan program vaksinasi nasional, termasuk didalamnya terdapat uji klinis yang menunjukkan tingkat efikasi (kemanjuran) rata-rata mencapai lebih dari 65 persen,[2] bahkan proses pendistribusian ke daerah-daerah sudah berjalan, perdebatan seputar vaksin Covid-19 masih terus berlangsung, setidaknya sampai tulisan ini dibuat. Selasar media sosial memberikan banyak informasi terkait perdebatan tersebut.

Sejarah singkat: pro vaksin vs anti vaksin

Kashmira Gander menulis sebuah artikel menarik bertajuk “World Immunisation Week: The Rise of the Anti-Vaccine Movement and What it Means for Public Health” yang diunggah tanggal 27 April 2017. Kashmira mengutip penjelasan Heidi J. Larson, PhD dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, “The first anti-vaccine movement formed in 1866 was the UK’s ‘anti-compulsory vaccination league”. Sejarah dunia mencatat saat manusia bumi menghadapi wabah cacar, kemudian memantik gerakan anti vaksin pertama yang dibentuk tahun 1866 dengan nama anti-compulsory vaccination league, sebuah gerakan menolak vaksin cacar di Inggris.[3]

Fokus utama gerakan anti-vaksin adalah mempertanyakan hingga menolak keras program vaksinasi dengan isu-isu turunannya seperti: anti-vaksin sebagai bentuk kebebasan dari kontrol pemerintah (freedom from government control); Anti-bisnis besar (anti big business); Naturopati dan homeopati;[4] dan mengorganisir kelompok-kelompok anti-GMO[5] yang secara taktis di lapangan bertemu dan saling menguatkan sentimen anti vaksin.

Bagi banyak orang, aktris Amerika Jenny McCarthy adalah sosok ibu dari gerakan anti-vaksin. Sikapnya yang sangat vokal terhadap vaksin campak, gondok, dan rubela (MMR). Dia percaya vaksin itulah yang memicu Evan, anaknya mengalami autisme. Anggapan McCarthy dipicu oleh penelitian Dr. Andrew Wakefield yang diterbitkan di jurnal medis Inggris, The Lancet.

Penelitian itu kemudian dibantah dan ditarik kembali, setelah dilaporkan bahwa data Wakefield ternyata palsu. Menurut Brian Deer, jurnalis investigatif untuk London’s Sunday Times, Wakefield dibayar lebih dari £400.000 ($665.000) oleh seorang pengacara yang bertujuan untuk membuktikan bahwa vaksin tersebut tidak aman.[6]

Baca:  Pemain Sinetron Soraya Abdullah Tutup Usia di Tengah Pandemi

UNICEF merilis sebuah laporan setebal 47 halaman tentang gerakan anti vaksin pada tahun 2013 bertajuk “Tracking Anti-Vaccination Sentiment in Eastern European Social Media Networks”. Dalam catatannya, UNICEF, soal gerakan anti-vaksin di Eropa Barat menuliskan bahwa kelompok anti vaksin sering menggunakan taktik komunikasi tangan besi ketika berhadapan dengan lawan: mereka menghapus komentar-komentar kritis di saluran media yang dikendalikan, seperti blog; mereka memobilisasi keluhan-keluhan tentang ilmuwan dan penulis yang kritis terhadap tujuan anti vaksin; kadang-kadang mereka mengambil tindakan hukum untuk melarang penerbitan materi pro vaksin.[7]

Ketidakpercayaan yang kuat terhadap pemerintah dan industri farmasi menjadi faktor paling dominan dalam komunitas anti vaksin. Contohnya, di Polandia, imunisasi dipandang sebagai lahan keuntungan perusahaan farmasi. Mereka menyebut perusahaan farmasi di sana sebagai ‘mesin pasar yang korup’.

Perdebatan di Indonesia

Setidaknya tercatat pemerintah telah mendatangkan 18 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech Ltd. Meski sudah masuk, vaksinasi tidak bisa langsung dilakukan selain menunggu hasil uji klinis dan juga masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Rencananya, vaksinasi massal akan mulai disuntikkan pada akhir Januari.

Seiring dengan masuknya vaksin Covid-19 ke Tanah Air, sejumlah kontroversi muncul. Masih segar dalam ingatan kita, anggota DPR RI Ribka Tjiptaning dalam forum resmi rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, tanggal 12 Januari 2021 menyatakan menolak menerima vaksin buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac. Atau munculnya tagar #TolakDivaksinSinovac sempat mencuat di Twitter yang di retweet hingga belasan ribu kali. Berikut ini sejumlah kontroversi yang berhasil dirangkum oleh penulis dari berbagai sumber.

  1. Survei seputar vaksin covid-19

Hasil survei dari banyak lembaga memberikan gambaran kepada kita bahwa sudah terjadi perbedaan pandangan di masyarakat terhadap vaksin Covid-19. Pada bulan Desember 2020, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis sebuah laporan hasil survei, dimana sebanyak 23 persen responden menyatakan tidak percaya pada keamanan vaksin Covid-19, dan 56 persen menyatakan percaya, sisanya sebesar 11 persen memilih tidak memberikan jawaban.

Masih dari laporan yang sama dengan pertanyaan tentang kesediaan disuntik vaksin, sebesar 40 persen menyatakan ragu-ragu, 17 persen bersikap tegas menolak vaksin, dan hanya 37 persen responden yang bersedia melakukan vaksin.[8]

Data di atas senada dengan hasil survei satu bulan sebelumnya dari Kementerian Kesehatan. Survei hasil kerja sama dengan kelompok penasehat teknis imunisasi (ITAGI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan UNICEF yang melibatkan 115 ribu orang di seluruh provinsi. Wilayah Aceh dan Sumatera Barat adalah dua provinsi dengan jumlah penolak vaksin terbesar. Kesediaan menerima vaksin Covid-19 di Aceh hanya 46 persen sedangkan di Sumatera Barat sebesar 47 persen.

  1. Perbedaan harga vaksin

Pada rapat dengan Komisi IX DPR RI pada 17 November 2020, Menteri Kesehatan, saat itu masih dijabat oleh Terawan Putranto, mengatakan harga vaksin Sinovac mencapai Rp211.282 per dosis.[9] Pernyataan tersebut memicu perdebatan terkait besaran harga vaksin Sinovac, buatan Sinovac Biotech Ltd yang berbasis di China. Bermula dari pernyataan Joao Doria, Gubernur negara bagian Sao Paulo, Brazil yang mengumumkan bahwa dia telah menandatangani kontrak US$90 juta untuk menerima 46 juta dosis vaksin potensial dari Sinovac.[10] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harga vaksin Sinovac per dosis dibandrol US$1,96 setara dengan Rp28.000 (kurs Rp14.500). Harga ini sekitar sepuluh kali lipat lebih murah ketimbang yang dipatok Menteri Terawan.

Tanggal 13 Oktober 2020, informasi tersebut langsung dibantah oleh pihak PT Bio Farma (Persero). Bahwa harga vaksin tak mungkin semurah yang dikabarkan karena biaya pengirimannya saja sekitar US$2. Keterangan lebih lanjut juga memastikan bahwa harga vaksin di tiap-tiap negara tidak mungkin sama karena kebijakan terhadap subsidi dan pendanaannya berlainan.

  1. Jadwal pelaksanaan vaksinasi
Baca:  Gubernur Anies dan Wagub Ariza Kompak Kunjungi RSUD Khusus Covid Kebayoran Lama

Kesimpangsiuran mengenai jadwal vaksinasi massal sudah dimulai sejak masuknya vaksin Covid-19 di Indonesia. Pemerintah sebelumnya menyatakan vaksinasi akan dimulai pada akhir 2020.[11] Faktanya, karena alasan regulasi, vaksin belum dapat disuntikkan bahkan pada awal Januari. Hal ini juga berdampak pada mundurnya jadwal pendistribusian vaksin ke daerah-daerah.

Sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan baru akan mengeluarkan emergency use of authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 pada pekan ketiga Januari 2021.

Penutup

Dari uraian singkat perdebatan seputar vaksin Covid-19 tersebut di atas, yang diperkeruh dengan merebaknya berita-berita palsu di selasar media sosial, hingga perdebatan soal status halal-haram vaksin, menunjukkan kepada publik bahwa terdapat persoalan distrust yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut tentu tidak bisa dianggap sepele.

Pemerintahan melalui KPC PEN sudah melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mengantisapi segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, setidaknya hal tersebut dapat terbaca dari portal resmi milik KPC PEN. Melibatkan tokoh-tokoh agama dan dokter=dokter yang ahli di bidangnya memang memberikan pengaruh positif terhadap tingkat penerimaan masyarakat atas vaksin Covid-19. Begitu juga dengan beragamnya program stimulus pemulihan ekonomi. Sebut saja salah satunya adalah Kartu Prakerja, yang juga sempat memicu kontroversi lain.

Situasi saat ini memang cukup rumit ditengah-tengah kondisi keuangan Negara yang memprihatinkan. Tidak ada cara lain, kecuali pemerintah secara lebih terbuka menjelaskan situasi yang sesungguhnya kepada publik, seberapa pun pahitnya hal tersebut. Berhentilah melakonkan drama Korea. Nyaring gaduhnya, kosong substansinya. Karena kita merasakan, bahwa pandemi dan resesi sepertinya tidak mampu menghalangi terjadinya brutalitas perilaku koruptif para pejabat.**

Oleh: Rewang Ganendra

 

[1] Web resmi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), file lengkap dapat diunduh melalui link https://covid19.go.id/p/regulasi/keputusan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-9860-tahun-2020. Diakses tanggal 27 Januari 2021.

[2] Tingkat efikasi vaksin 65 persen ini sebenernya jauh di atas batas minimal menurut ketentuan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 50 persen.

[3]Gander, Kashmira. 2017. https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/world-immunisation-week-anti-vaccine-movement-rise-vaxxers-mmr-autism-scare-big-pharma-government-a7705806.html. Diakses tanggal 27 Januari 2021.

[4] Sebuah aksi yang mendorong memasukkan vaksin ke daftar zat non-alami yang harus dihindari, seperti vaksin yang dirasakan oleh beberapa orang karena mengandung bahan kimia dan racun yang berlebihan.

[5] GMO (Genetically Modified Organism) adalah organisme yang DNA-nya sudah di modifikasi dengan rekayasa genetika. Dibanyak kasus, DNA GMO sudah diubah dengan organisme lain seperti tanaman, virus, hewan, maupun bakteri. Beberapa produk GMO adalah kacang kedelai, kapas, jagung, papaya, beras, tomat, kentang, susu, kacang polong dan masih banyak lagi. Isu-isu utama kontroversi terkait dengan makanan yang dimodifikasi secara genetik, diantaranya seperti: pengaruh tanaman transgenik terhadap kesehatan dan lingkungan, efek pada resistensi pestisida, dampak dari tanaman tersebut bagi petani. Kelompok anti-GMO yang cukup popular seperti Center for Food Safety, Organik Consumers Association, Union of Concerned Scientists, dan Greenpeace.

[6] Sumber: https://tirto.id/perang-argumen-anti-vaksin-dan-pro-vaksin-cqGb. Diakses tanggal 27 Januari 2021.

[7] UNICEF. 2013. Tracking Anti-Vaccination Sentiment in Eastern European Social Media Networks. Hlm. 6-7. New York: Social and Civic Media Section.

[8] Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/15081341/survei-smrc-56-persen-warga-percaya-vaksin-covid-19-aman-23-persen-tak. Diakses tanggal 27 Januari 2021.

[9] Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201207115742-37-207331/vaksin-corona-sinovac-tiba-di-ri-berapa-harganya. Diakses tanggal 27 Januari 2021.

[10] Sumber: https://lifestyle.bisnis.com/read/20201012/106/1304012/harga-vaksin-covid-19-sinovac-di-brasil-cuma-rp28000-kenapa-indonesia-rp300000. Diakses tanggal 27 Januari 2021.

[11] Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201113183313-37-201756/jokowi-indonesia-mulai-vaksinasi-covid-19-massal-akhir-2020. Diakses 27 Januari 2021.

Berita Kolom Mata Elang : Bukan Drama Korea, Begini Perdebatan Seputar Vaksin Covid-19, ElangNews.com.