Thai
Seorang demonstran bentrok dengan petugas polisi selama protes anti-pemerintah menuntut reformasi monarki di Bangkok (20/3/2021). Foto: REUTERS/Chalinee Thirasupa.

ELANGNEWS.COM, Bangkok – Ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand baku bentrok dengan Polisi dalam demonstrasi di dekat Istana Raja di Bangkok pada hari Sabtu (20/3/2021).

Lebih dari 1.000 pengunjuk rasa berkumpul dekat Istana Raja di daerah yang dikenal sebagai Sanam Luang, atau Royal Field, Bangkok. Mereka menyerukan pembebasan para pemimpin protes dan menuntut reformasi monarki di Thailand.

Ratusan polisi dengan perlengkapan anti huru hara lengkap dengan water cannon, gas air mata, pentungan, tameng dan peluru karet secara brutal membubarkan pengunjuk rasa dan mendorong paksa mereka menjauh dari Grand Palace.

“Kami akan menangkap siapa pun yang masih ada di jalanan,” kata polisi melalui pengeras suara saat beberapa barisan polisi bergerak maju, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (20/3/2021).

Baca Juga:   Thailand Bantah Kirim Beras Untuk Bantu Junta Militer Myanmar

“Polisi menggunakan tameng, pentungan, peluru karet dan gas air mata dan menahan lima pengunjuk rasa,” kata wakil juru bicara polisi Kissana Pattanacharoen.

Pattanacharoen menambahkan, “Kami berulang kali sudah mengeluarkan peringatan sebelum melakukan tindakan,” katanya, dia juga menuding bahwa pengunjuk rasa menggunakan batang logam dan melemparkan batu kelereng.

Diketahui, demonstrasi itu dipicu setelah parlemen pekan ini gagal mengesahkan RUU untuk menulis ulang konstitusi yang didukung militer, salah satu tuntutan utama pengunjuk rasa.

Baca Juga:   Thailand Bantah Kirim Beras Untuk Bantu Junta Militer Myanmar
Thailand
Seseorang memasang kawat berduri di sepanjang kontainer yang memblokir jalan dekat Grand Palace menjelang protes anti-pemerintah, menuntut reformasi monarki di Bangkok, Thailand (20/3/2021). Foto: REUTERS/Soe Zeya Tun.

Gerakan protes pemuda Thailand sejauh ini menjadi tantangan terbesar bagi Perdana Menteri . Menurut para pengunjuk rasa, dia sudah melakukan rekayasa untuk mempertahankan status quo politik dan membuatnya tetap berkuasa setelah pemilu 2019.

Para pengunjuk rasa yang menuntut reformasi monarki, menegaskan bahwa konstitusi yang dirancang oleh militer setelah kudeta 2014 memberi raja terlalu banyak kekuasaan.

Istana Kerajaan menolak untuk secara langsung mengomentari protes tersebut, tetapi PM Prayuth dan pejabat pemerintah mengatakan bahwa kritik terhadap raja itu melanggar hukum dan tidak pantas. (trd/red)