Junta Militer Sensor Media Sosial Warga Myanmar
Pengunjuk rasa di . (sumber: news.sky.com)

Elangnews.com, Naypyitaw – Pemerintah Myanmar yang saat ini dikuasai militer, hendak mensensor aktivitas media sosial warganya, melalui pembentukan Undang-Undang Siber. Pihak , ataupun media sosial lainnya ikut terancam. Langkah ini diambil karena protes masyarakat Myanmar atas militer yang terjadi, semakin memanas.

Beleid tersebut sedang digodok. Dari draf Rancangan Undang-Undang (RUU) setebal 36 halaman itu, pemerintah akan membatasi setiap percakapan dan konten yang provokatif dan mengandung ujaran kebencian. Bagi masyarakat Myanmar yang melanggar, akan mendapat hukuman.

Baca:  Galang Rambu Anarki Trending Topic, Netizen Bahas Ini

Pihak pemerintah mengklaim, UU tersebut nantinya dapat memberi perlindungan bagi warga Myanmar, mencegah kejahatan dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas negara. Di samping itu, Undang-undang Siber akan menugaskan penyedia internet mencegah atau menghapus konten yang dianggap menyebabkan kebencian, menghancurkan persatuan dan ketenangan, hingga menciptakan informasi bohong.

Lebih dari 160 kelompok masyarakat geram. Mereka menentang pembentukan UU Siber. Karena akan merusak kebebasan berekspresi. Pembuatan UU tersebut juga diangga sebagai langkah mundur setelah Myanmar mulai mengikuti kemajuan teknologi beberapa tahun terakhir.

Baca:  Ini Sanksi Presiden AS ke Pimpinan Militer Myanmar

Dari tahun 1962 – 2011, Myanmar menjadi salah satu negara paling terisolasi di dunia.  Dalam periode tadi, militer menguasai Myanmar, hingga 2012 memulai liberalisasi.

Aksi protes UU Siber juga datang dari 50 kelompok pengusaha besar di Myanmar. Mereka meyakini UU Siber akan melanggar hak asasi manusia, melanggar privasi data dan membatasi inovasi. Seperti inovasi di sektor kewirausahaan, teknologi informasi dan sektor lainnya.
(tup/red)