Kudeta Myanmar
Seorang tentara berjaga di jalanan yang diblokade menuju Parlemen di ibu kota , Senin, 1 Februari 2021 setelah militer menahan pemimpin de facto negara itu dan Presiden Thailand U Win Myint dalam sebuah . (Foto: matamatapolitik/STR/AFP/Getty Images)

ELANGNEWS.COM – Waktu menunjuk pukul 02.30. Mentari pagi baru saja mulai merangkak pada 1 Februari 2021. Seharusnya, hari itu adalah jadwal rapat sidang perdana anggota parlemen yang baru terpilih pada bulan November tahun lalu.

Bukan sidang parlemen yang terjadi, justru Tatmadaw atau militer Myanmar bergerak secara terorganisir di pagi buta dengan serangkaian penangkapan secara paksa kepada sejumlah pejabat pemerintahan Myanmar yang sah. Kudeta fajar yang dipimpin langsung oleh Jenderal dengan sisa darah kaum Muslim ditangannya, berhasil menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, sejumlah kepala daerah dan negara bagian, termasuk tokoh partai penguasa National League for Democracy (NLD).

, kuat dugaan lantaran kekalahan telak Union Solidarity and Development Party (USDP), partai yang disokong militer, pada pemilu November tahun lalu. Analis lain menyebut dengan tajuk “kudeta Myanmar demi ambisi Jenderal”.

Pemilu Myanmar memperebutkan 1.171 kursi. Namun, 25 persen dari total jumlah kursi tersebut sudah menjadi milik militer, gratis. Menurut Carter Center yang berbasis di AS, pemilu November 2020 lalu diikuti oleh 6.900 calon legislatif dari 92 partai politik dan calon independen.

Partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi menang telak hingga 83 persen kursi, yang berarti NLD berhak membentuk pemerintahan di Myanmar. Meskipun NLD sebagai partai pemenang pemilu, namun Suu Kyi tidak bisa menjadi presiden, lantaran UUD Myanmar pasal 59F yang berbunyi “anak sah (seorang calon)…memiliki hubungan (darah) dengan asing”, maka calon tersebut langsung di diskualifikasi.

Konstitusi 2008, yang disahkan selama pemerintahan berkuasa, tersebut juga memberikan hak istimewa kepada militer untuk mengendalikan secara penuh atas tiga kementerian utama yaitu, kementerian dalam negeri, kementerian pertahan dan kementerian perbatasan.

Baca:  Gejolak Myanmar Meningkat, Menlu Cina Telepon Menlu Indonesia

Asia Times dalam laporannya (1/2) mencatat beberapa peristiwa yang menyertai kudeta fajar tersebut. Meski sebagian besar kehidupan tetap normal di pusat komersial Yangon, bekas ibu kota Negara, namun di Naypyidaw mengalami pemadaman jaringan seluler, diikuti oleh bagian lain negara itu. Myanmar lumpuh total. Telenor (salah satu dari empat operator telekomunikasi Myanmar) mengonfirmasi bahwa jaringan seluler mati.

“Perekonomian negara sedang turun. Pada titik ini, fakta dia melakukan kudeta menunjukkan, dia tidak memikirkan masa depan,” ujar salah satu pimpinan NLD, dikutip Asia Times.

Untuk menghindari penarikan dana besar-besaran, sejumlah bank di seluruh kota memutuskan untuk berhenti beroperasi.

Masih dari laporan Asia Times yang dikutip portal matamatapolitik, setelah layanan internet dipulihkan kemudian, warga Myanmar menggunakan Facebook untuk melampiaskan kemarahan mereka pada para jenderal pemimpin kudeta, dan menunjukkan dukungan untuk Suu Kyi dan anggota partainya yang ditahan.

Pada malam hari, junta yang berkuasa di Myanmar menunjuk 11 menteri untuk membentuk kabinet militer, sambil memecat orang-orang yang ditunjuk NLD. Penunjukan tersebut mencakup menteri yang bertanggung jawab atas keuangan, investasi, kesehatan, informasi, urusan luar negeri, pertahanan, perbatasan, dan urusan dalam negeri.

Gelombang kedua kudeta Myanmar
Hari berikutnya, pada tanggal 2 Februari 2021, Jenderal Min Aung Hlaing mulai menyusun dan mengisi jabatan-jabatan penting dengan orang-orang kepercayaannya, seperti posisi Gubernur Bank Sentral Myanmar, auditor jenderal, jaksa agung, dan posisi kementerian lainnya.

Baca:  Kudeta Myanmar: Aung San Suu Kyi Serukan Aksi Protes Nasional

Bandara Internasional tetap ditutup, namun bank-bank di Yangon sudah mulai beroperasi kembali. Sejumlah pasar tradisional dan toko-toko juga nampak mulai membuka perdagangannya.

Tatmadaw memang sudah berpengalaman dalam episode kudeta. Dengan percaya diri, mereka membebaskan sebagian petinggi NLD, meskipun para pemimpin kunci termasuk Suu Kyi tetap ditahan. Usai penggulingan terhadap partai penguasa NLD, militer menganggap mereka bukan lagi sebagai ancaman besar.

Reaksi publik mulai muncul dimana-mana. Perlawanan yang masih bersifat spontan. Penduduk Yangon mulai terlihat melakukan aksi-aksi protes dalam bentuk membenturkan panci dan wajan logam untuk menunjukkan ketidaksetujuan yang riuh, sebuah tradisi lokal yang dipraktikkan untuk mengusir roh jahat. Sementara itu, gerakan pembangkangan sipil mendapatkan daya tarik di kalangan pegawai negeri. Aksi-aksi spontan ini terjadi karena memang belum ada kepemimpinan lapangan yang kuat dari kelompok-kelompok pro di Myanmar.

Namun, solidaritas internasional mulai muncul. Salah satunya dari International Crisis Group (ICG). Dalam pernyataan resmi 2 Februari, menulis sebuah peringatan bahwa protes massal adalah kemungkinan nyata, seperti tindakan keras militer terhadap demonstrasi anti-kudeta.

Lebih lanjut ICG menulis, popularitas Suu Kyi dikombinasikan dengan kebebasan yang lebih besar yang dinikmati orang-orang sejak berakhirnya pemerintahan militer langsung, membuat banyak orang kemungkinan akan lebih tegas dalam menuntut hak mereka daripada satu dekade lalu.

Publik internasional akan menyaksikan hari-hari esok yang ditandai dengan benturan gelombang kudeta militer berhadapan langsung dengan gelombang protes kekuatan demokratik di Myanmar. (trd/red)