Kudeta Militer Myanmar
Parade tentara Myanmar saat acara Hari Angkatan Bersenjata ke-74 di Naypyidaw pada 27 Maret 2019. (Foto: AFP/Thet Aung/Asia Times)

ELANGNEWS.COM, Myanmar – Kudeta fajar 1 Februari mendapuk Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin baru Republik Persatuan Myanmar. Jenderal yang tangannya masih berlumur darah kaum muslim Rohingya tersebut suskes menggulingkan pemerintahan sah Aung San Suu Kyi yang pada pemilu November 2020 memenangkan pemilu secara mutlak.

Peristiwa ganjil itu menggenapi rentetan kekejaman Tatmadaw atau angkatan bersenjata sepanjang sejarah negeri seribu pagoda tersebut berdiri.

Pembunuhan terhadap jenderal revolusioner nasionalis Aung San dan 8 ‘martir’ lainnya oleh Jenderal U Saw pada Juli 1947 (enam bulan sebelum kemerdekaan Myanmar) menjadi tonggak awal perilaku buruk berkelanjutan Tatmadaw.

Enam belas tahun setelah kemerdekaan Burma, Kudeta militer Myanmar pimpinan Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil U Nu pada tahun 1962. Kekejaman Tatmadaw berlanjut pada tahun 1988, serentetan pelanggaran HAM yang vulgar terhadap gerakan pro demokrasi Mynamar, memantik pembentukan National League Democracy [NLD], partai politik pimpinan Aung San Suu Kyi.

Tindakan brutal Tatmadaw terhadap gerakan demokrasi tahun 1988 setidaknya menghilangkan nyawa 350 jiwa, seperti yang dirilis resmi oleh junta militer saat itu. Majalah Time membantah data tersebut, yang memperkirakan korban nyawa sebesar 3.000 sampai 10.000 jiwa.

Bisnis keluarga jenderal pemimpin kudeta
Maret 2017, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations Human Rights Council (UNHRC) membentuk tim pencari fakta independen dengan nama The UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar yang dipimpin langsung oleh Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Indonesia.

Baca:  Kudeta Myanmar: Aung San Suu Kyi Serukan Aksi Protes Nasional

PBB secara resmi mengumumkan bahwa Panglima Tertinggi Tatmadaw, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dan lima komandan lainnya harus diadili atas dakwaan genosida, pembunuhan ribuan kaum muslim Rohingya, penghilangan paksa dan pemerkosaan massal. Tak berhenti sampai disitu, pada September 2019, tim pencari fakta PBB menerbitkan laporan tentang jaringan bisinis Tatmadaw. Tim merekomendasikan kepada seluruh pelaku bisnis asing untuk segera memutuskan hubungan dan menghentikan semua urusan bisnis dengan entitas ekonomi yang dikendalikan Tatmadaw.

Entitas yang dimaksud adalah Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holding Ltd (MEHL). Laporan tersebut juga menyebutkan nama-nama perusahaan asing dalam kemitraan komersial di bawah junta militer, diantaranya perusahaan Adani Multinasional (India), Kirin Holdings (Jepang), Posco Steel (Korea Selatan), Infosys (India) dan Universal Apparel (Hong Kong).

Senada dengan keputusan PBB tersebut, seperti dikutip dari Asia Times bahwa Putra Min Aung Hlaing bernama Aung Pyae Sone, terbukti berada dibalik bisnis pasokan medis, A&M Mahar, menjual izin Badan Pengawas Obat dan Makanan, perantara impor, serta perdagangan dan pemasaran obat-obatan dan teknologi medis.

Kudeta Myanmar
Gambar illustrasi: suray/elangnews.com

Aung Pyae Sone juga terbukti memiliki Azura Beach Resort, yang mempromosikan dirinya sebagai ‘resor terbesar di Chaung Tha’, sebuah area tepi laut di Wilayah Ayeyarwady yang populer di kalangan elit Yangon.

Baca:  Cawe-cawe Menlu Retno di Penanganan Konflik Myanmar

Sky One Construction diberikan izin beberapa tahun lalu untuk membangun resor di atas tanah seluas 22,22 hektar yang disewa dari pemerintah. Kepemilikian atas Sky One Construction dikuasai oleh Aung Pyae Sone.

Sedangkan Istri dari Aung Pyae Sone bernama Myo Yadanar Htaik juga terlibat dalam jaringan bisnis tersebut, termasuk sebagai direktur Nyein Chan Pyae Sone Manufacturing & Trading Company bersama suaminya.

Selain anak laki-laki beserta menantunya, ternyata Putri jenderal Min Aung Hlaing, Khin Thiri Thet Mon, adalah pemilik mayoritas Seventh Sense, bisnis produksi media yang membuat film dengan anggaran jumbo dan memiliki kontrak eksklusif dengan Nay Toe dan Wut Hmone Shwe Yi, aktris ternama dengan bayaran tertinggi dan peraih Myanmar Academy Award dua kali berturut-turut, 2013 dan 2014.

Gurita bisnis keluarga Jenderal Min Aung Hlaing dan deretan panjang kepemilikan perusahaan-perusahaan di Myanmar tersebut memberikan bukti nyata kontribusi bagi kudeta fajar 1 Februari. Tidak heran jika jenderal Hlaing secara sepihak memperpanjang masa jabatannya sebagai pimpinan tertinggi Tatmadaw.

“Kepentingan keuangan dan gurita bisnis keluarga tersebut ditengarai sebagai motif kudeta”, dikutip dari Asia Times.

Kecurigaan tersebut diperkuat pula oleh Transparency International (TI) yang merilis laporan bertajuk Corruption Perception Index (CPI) tahun 2020 yang mendapuk Myanmar bersama-sama dengan Kamboja sebagai Negara paling korup di ASEAN. (trd/red)

Berita Internasional : Bisnis Keluarga Jenderal Min Aung Hlaing Pemimpin Kudeta Militer Myanmar, ElangNews.com.