Zaim-Saidi-Wakala-Induk-Nusantara
Sumber : Republika.co.id

Elangnews.com, Jakarta – Zaim Saidi merupakan pencetus Pasar Muamalah yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.

Zaim Saidi sendiri merupakan alumnus dari Institut Pertanian Bogor Jurusan Teknologi Pangan Dan Gizi.

Pria kelahiran Parakan, Temanggung, Jawa Tengah pada 21 november 1962 ini sempat mengenyam pendidikan S2 di bidang Public Affair di University of Sydney. Atas beasiswa dari pemerintah Australia pada program merdeka Fellowship.

Selain itu Zaim Saidi juga sempat mempelajari bidang ilmu tentang muamalah dan tasawuf di Cape Town, Afrika Selatan sekaligus melakukan penelitian di Dallas College.

Pada tahun 2000, Zaim Saidi mendirikan Wakala Adina yang kemudian pada tahun 2008 berubah nama menjadi Wakala Induk Nusantara.

Wakala Induk Nusantara sendiri berfungsi sebagai pusat distribusi uang Dinar emas dan Dirham perak di Indonesia.

Pria yang menikah dengan wanita bernama Dini Damayanti pada tahun 1994 ini juga sempat menulis buku berjudul “Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam”.

Buku yang ditulisnya tersebut adalah hasil penelitiannya selama di Dallas College, Cape Town, Afrika Selatan.

Pasar Muamalah Yang Didirikan Zaim Saidi

Pasar muamalah yang berdiri di kawasan Depok, Jawa barat ini sudah beroperasi sejak tahun 2014.

Ada sekitar 10 sampai 20 kios pedagang yang membuka lapaknya di pasar tersebut.

Untuk bertransaksi di pasar tersebut harus menggunakan mata uang Dinar dan Dirham, sesuai dengan Syariat Islam.

Dinar dan Dirham sendiri merupakan mata uang logam emas dan perak yang biasa digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kekhalifahan Turki Usmani yang berakhir pada tahun 1924.

Penggunaan mata uang Dinar emas dan Dirham perak ini bukanlah tanpa alasan, karena kedua mata uang inilah yang memang terbukti bebas dari inflasi.

Praktek transaksi menggunakan Dinar dan Dirham inilah yang coba dihidupkan kembali di pasar muamalah tersebut.

Penangkapan Dan Penetapan Tersangka Kepada Zaim Saidi

Pendiri Wakala Induk Nusantara ini ditangkap pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 3 februari 2021 lalu.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.

Zaim dikenakan Pasal 9 UU Hukum Pidana nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 33 UU Hukum Pidana Tahun 2011 tentang mata uang. Di mana pada pasal tersebut mewajibkan setiap transaksi di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah.

Kepala BagianPenerangan Umum Divis Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan menambahkan, Zaim Saidi terancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah.

Penangkapan Zaim Saidi Dinilai Berlebihan

Abdul Fickar Hajar selaku Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti berpendapat bahwa penangkapan inisiator pasar muamalah tersebut oleh polisi adalah tindakan yang berlebihan.

Pendapat Abdul Fickar sendiri berdasarkan pada dugaan pihak kepolisian yang salah menilai dalam menjerat dan menetapkan status tersangka kepada Zaim Saidi.

Bahkan Abdul Fickar juga menambahkan bahwa sangkaan pihak Kepolisian terhadap Zaim juga masih debatable dan terlalu berlebihan.

Menurutnya pilihan ekonomi syariah sebenarnya kini sudah menjadi salah satu pilihan platform perekonomian yang populer di dunia, dan bukan hanya untuk orang Muslim saja.

Sebagai contoh perbankan syariah di Singapore dan beberapa negara lain kini tidak hanya di isi oleh Muslim tapi banyak juga non Muslim yang ikut berperan di sana.

Pasal 9 UU No.1/1946 yang dijeratkan kepada Zaim pun dinilai tidak tepat, karena terbukti Zaim memesan koin Dinar dan Dirham tersebut kepada PT Antam.

Jika hal ini dijadikan alasan untuk menjerat Zaim, maka PT Antam sebagai pembuat juga harus dijerat dengan pasal yang sama.

Demikian pula dengan Pasal 33 UU No.7/2011 mengenai mata uang, dan Zaim dikenakan pasal ini karena tidak menggunakan mata uang rupiah.

Hal ini pun seharusnya juga dikenakan pada banyak tempat seperti pusat perbelanjaan dan arena permainan yang menggunakan kupon atau barang lain yang dimanfaatkan sebagai alat bayar.