Waskita Karya Rugi Rp7,4 Triliun, Terancam Bangkrut?
Gedung di kawasan Cawang, Jakarta Timur. (Foto: Bisnis)

Elangnews.com, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian Said Didu mengkahwatirkan kondisi PT Karya (Persero). itu diambang kebangkrutun menyusul kerugian dan yang terus membengkak.

“Waskita sekarang ini menghadapi persoalan yang sangat besar karena saya punya keyakinan dia mengambil utang dengan bunga yang cukup tinggi sementara IRR-nya (Internal Rate of Return) sangat rendah. Jadi sebenarnya memang tidak layak,” kata Didu dalam perbincangan di kanal YouTube.

Dari neraca yang sudah dipublikasikan, kata Didu, telihat aset waskita hanya Rp16 triliun tetapi utangnya Rp91 triliun. “Jadi 2021 perkiraan ini rugi awal yang mungkin akan membengkak di tahun berikutnya,” kata Didu.

Didu memprediksi untuk mendapatkan untung dari jalan tol dalam kondisi perekonomian seperti sekarang sangat sangat pesimistis, sangat susah dalam 3-5 tahun ke depan. Balik modal saja dipastikan susah.

Baca Juga:   Mantan Komut BUMN Menyebut Alasan Waskita Karya Terlilit Utang Rp90 Triliun

“Jadi saya pikir pemerintah harus turun tangan dengan terpaksa memberikan pernyertaan modal negara. Karena itu janjinya dulu,” ujar Didu.

Perlu diperhatikan ke depan, kata Didu, mengenai ruas -ruas tol yang dibeli dari swasta. Karena ini memang, lanjut Didu, Waskita membelinya sebagian dari swasta.

“Karena apakah membelinya dengan harga yang rasional. Karena tidak pernah terbuka. Saya kasih contoh saja saat membeli tol Becakayu itu saya dapat informasi harganya sangat mahal dan dibeli dari salah satu konglomerat yang juga memiliki partai dan kita harus cek apakah pembeliannya itu normal,” ujarnya.

Baca Juga:   Komisaris Jadi Mata-mata, Rocky Gerung: Awas BUMN Bangkrut

“Saya takutnya yang terjadi pemilik ruas tol yang menang tender saat itu menjual mahal kepada Waskita sehingga Waskita harus menanggung beban karena itu keinginan politik untuk mempercepat pembangunan jalan tol yang dibebannya diberikan ke BUMN,” paparnya.

Kasus yang sama juga, kata Didu dialami BUMN lainnya. Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung itu juga melibatkan Waskita Karya, PT KAI dan PTPN 8 yang mendapat penugasan dari pemerintah. Dalam UU BUMN sudah jelas, kata Didu, pemerintah wajib mengganti kerugian BUMN bisa penugasan itu tidak layak.

“Calon mangkrak berikutnya adalah LRT yang dibangun Adhi Karya dan PT KAI. Kita tunggu laporan keuangannya,” kata Didu. (Yat/Red)