Tarif Tol Naik 2 Tahun Sekali, Ombudsman: Harus Sesuai dengan Pelayanan
Anggota Republik Indonesia Periode 2021-2026. (Foto: ombudsman.go.id)

Elangnews.com, Jakarta – Setiap dua tahun sekali, pemerintah selalu menaikkan tarif . Hal ini mengacu pada UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Di UU 38/2004 pasal 48 disebutkan, penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun karena mempertimbangkan aspek inflasi. Penyesuaian tarif tol ini dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol ().

Persoalannya, menurut Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto kenaikan tarif tol tidak sesuai dengan pelayanan jalan tol. Hal ini berdasarkan laporan yang masuk ke Ombudsman.

Menurutnya, banyak masyarakat yang mengadukan buruknya pelayanan di beberapa ruas jalan tol. “Jalan tol kalau musim hujan, banyak yang rusak. Ini bisa memicu kecelakaan. Jalan jadi tidak nyaman. Makanya pelayanan jalan berbayar ini jadi tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat,” katanya kepada Redaksi Elangnews.com beberapa hari lalu.

Baca Juga:   RPP Jalan Tol Digodok, Ombudsman: Harus Sesuai Prinsip Pelayanan Publik

Hery juga menilai dihapusnya pelayanan dari pembayaran tarif tol di tempat, menyulitkan beberapa pengedara yang kehabisan saldo kartu e-toll. “Masalahnya ketika tidak menyediakan pembayaran langsung di tempat, ini kan menyulitkan pengguna jalan. Apalagi kartunya nggak dibawa lupa,” katanya.

Mantan Kordinator Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP ) ini juga mengatakan banyak masyarakat yang tidak puas dengan skema penggunaan e-toll. Karena seringkali sisa saldo yang ada di e-toll tidak bisa digunakan untuk transaksi yang lain.

Baca Juga:   Banyak Terima Pengaduan di Sektor Kehutanan, Ombudsman: Kami Siap Tindaklanjuti

Akhirnya, sisa saldo ini akan mengendap dan tidak bisa digunakan lagi jika tidak melakukan top-up. “Misalnya Rp5 ribu sisa, kalau kita kalikan dengan jumlah pengguna yang banyak, sudah berapa uang yang mengendap. Soalnya kan nggak bisa digunakan lagi,” ujarnya.

Maka itu, dalam pembahasan revisi , harus memperhatikan aspek pelayanan publik. “UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik harus dimasukkan dalam klausul ,” tutupnya.
(syah/red)