Setelah Pajak Kendaraan Dihapus, Kini Pemerintah Obral Insentif untuk Perumahan
Menteri Keuangan Indrawati. (Foto: )

Elangnews.com, Jakarta – Setelah mendapatkan insentif Penjualan atas Barang Mewah () kini giliran pemerintah akan memberikan pengurangan pajak untuk sektor . Sektor ini dianggap memeiliki efek turunan (multiplier effect) yang tinggi kepada sektor lainnya.

Dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021), Menteri Menteri Keuangan () Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah memberikan perhatian pada sektor perumahan dalam berbagai bentuk dengan total alokasi anggaran APBN Rp33,1 triliun untuk tahun 2021.

“Sektor perumahan menjadi bidang prioritas pemerintah untuk segera dipulihkan,” ujarnya.

Bantuan itu, menurut Si Mulyani berbentuk pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan atau BP2BT serta belanja anggaran APBN melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus dan pembangunan rumah susun sederhana. Juga rumah umum, subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rumah dan subsidi selisih bunga dengan beban bunga masyarakat untuk yang berpendapatan rendah.

Baca Juga:   Mudik Lebaran Dilarang, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Bisa Mandek

“APBN juga menggunakan instrumen transfer ke daerah dalam bentuk DAK fisik untuk pembangunan rumah secara swadaya. APBN juga memberikan dana bergulir fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan,” ujar Sri Mulyani.

Khusus untuk PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebagai Special Mission Vehicle di bidang perumahan, Menkeu memberikan penyertaan modal negara.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan () menunjukkan kredit kepemilikan properti hanya tumbuh 2,8 persen. Kondisi ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir yang selalu tumbuh di atas 10 persen.

Baca Juga:   Anggaran PEN Habis Triliunan Rupiah, Pertumbuhan Ekonomi Masih Minus.

“Guna meningkatkan minat pembelian perumahan, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai () atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2021,” ujarnya.

PPN yang akan ditanggung pemerintah, kata Sri Mulyani, diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021.

“PPN akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah untuk penyerahan dengan harga jual maksimal Rp2 miliar. Sedangkan untuk harga jual rumah di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar diberikan diskon PPN 50 persen ditanggung pemerintah,” ujarnya. (Yat/Red)