Serikat Pekerja Dukung Kejagung Bongkar Kasus BPJS Ketenagakerjaan
Gedung BPJS Ketenagakerjaan. (Sumber: BPJS Ketenagakerjaan)

Elangnews.com, Jakarta – Para pekerja bereaksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi BPJS Ketenagakerjaan yang sedang diusut Kejaksaan Agung. Salah satunya berasal dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia).

Aspek Indonesia menilai adanya kasus BPJST Ketenagakerjaan menguatkan bahwa ada mafia pasar modal di Indonesia. Modusnya yaitu dugaan pengelolaan keuangan dan dana investasi yang salah dan merugikan keuangan negara.

Menurut Presiden Dewan Pimpinan Pusat Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, pihaknya prihatin atas dugaan tipikor BPJS Ketenagakerjaan. Aspek Indonesia terus mendukung Kejaksaan Agung, mengusut untas kasus yang merugikan masyarakat, khususnya para pekerja di Indonesia.

Selain itu, kata Mirah, Kejaksaan Agung perlu berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara maksimal. Agar kejahatan yang patut diduga dilakukan oleh kelompok yang terorganisir di pasar modal ini tidak lagi terjadi. “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga perlu memperkuat regulasi melalui perubahan undang undang yang terkait pasar modal, agar celah regulasi dapat diperbaiki,” katanya, (15/02).

Baca:  OJK Gandeng Hipmi Dorong Pemulihan Ekonomi

Khusus terkait kasus BPJS Ketenagakerjaan, sambungnya, membuktikan bahwa Direksi BPJS Ketenagakerjaan selama ini telah gagal menjalankan amanah UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. “Pengelolaan dana jaminan sosial sebagai dana amanat seharusnya dikelola berdasarkan prinsip antara lain keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas, yang hasil pengelolaannya dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar- besarnya kepentingan peserta,” ujarnya.

Baca:  Setelah DP 0% untuk Sepeda Motor dan Mobil, Ini Stimulus Lanjutan OJK

Menurut Mirah, Direksi BPJS Ketenagakerjaan wajib bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya pelaksanaan tata kelola yang baik, yang meliputi pengendalian internal (internal control) dan manajemen risiko. “Serta berakibat tidak terlindunginya kepentingan para pemangku kepentingan, dalam hal ini pekerja di Indonesia,” katanya.

ASPEK Indonesia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kembali nama-nama calon direksi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang saat ini ada di meja Presiden. “Untuk memastikan tidak adanya calon direksi yang terlibat dalam kasus mega korupsi BPJS Ketenagakerjaan,” tutup Mirah Sumirat.

Berita Ekonomi & Bisnis : Serikat Pekerja Dukung Kejagung Bongkar Kasus BPJS Ketenagakerjaan, ElangNews.com.