Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat
Pelabuhan Patimban. (Sumber: infopublik.com)

Elangnews.com, Jakarta – Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Jabar, dibahas beberapa usulan infrastruktur prioritas dan pembangunan infrastruktur di Kota Bogor.

Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan itu dihadiri, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan para Kepala Daerah tingkat II.

Dalam rakor tersebut membahas usulan pembangunan infrastruktur di Jabar. Pertama, Pengembangan Kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Wilayah ini nantinya akan menjadi Kawasan Metropolitan REBANA seluas 43.913 hektar.

REBANA akan menjadi pusat kegiatan karena memiliki investasi yang besar. Di titik ini juga akan dilakukan perbaikan ekosistem pesisir dan ketahanan pantai melalui penanaman mangrove, pembangunan prasarana di sentra-sentra pergaraman rakyat di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan lain-lain.

Pelabuhan Patimban sendiri ditargetkan rampung pada tahun 2026-2027 dengan kapasitas sebanyak 7,5 TEUs peti kemas dan daya tampung terminal sebesar 600 ribu mobil completely build up (CBU). Kemudian, Bandara Kertajati akan diusulkan untuk menjadi tempat perawatan pesawat. “Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati adalah vocal point Jabar Utara,” kata Budi Karya, (16/02).

Baca:  Demi Secangkir Kopi, Ayu Ting Ting Kena Razia di Bogor

Usulan kedua, pengembangan Jabar Selatan. Mengingat wilayah ini ditinggali oleh 3.771.547 penduduk dengan luas wilayah 10.059 kilometer persegi atau sekitar 28,36 persen dari total luas wilayah Jawa Barat, akan dibangun segmen Jalur Tengah Selatan (JTS) yang meliputi Bagbagan, Kiaradua, Lengkong, Segaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong dan Kerta Rahayu. Panjang jalan ini adalah sekitar 321,26 kilometer.

“Jabar Selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini akan bagus sekali untuk tahap awal,” beber Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam kesempatan itu.

Menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN tersebut, Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa Jabar Selatan perlu menjadi perhatian agar wilayah tersebut memperoleh keadilan infrastruktur dan tidak tertinggal secara akses dan fasilitas dibandingkan wilayah lain di Jabar. “Apalagi Jabar Selatan memiliki potensi pariwisata yang tinggi,” ujarnya.

Usulan ketiga adalah pengembangan kawasan perkotaan Cekungan Bandung, mulai dari pemulihan daerah aliran sungai (DAS) Citarum, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kertasari, penanganan sampah tuntas kawasan, pengintegrasian sistem angkutan umum massal perkotaan, pembangunan kawasan metropolitan Bandung Raya, reaktivasi rel kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati, serta penyediaan Bandung Raya Bus Rapid Transit  (BRT).

Baca:  Indramayu Masih di Kepung Banjir, Butuh Uluran Tangan

Keempat, pengembangan wilayah Bodebekpunjur–Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Puncak-Cianjur- Karawang-Purwakarta). Kelima, Pembangunan Infrastruktur di Kota Bogor. Di titik ini akan dilakukan pemulihan DAS Cilamaya, pemulihan DAS Kali Bekasi, Wadu Cibeet di Kabupaten Karawang, Waduk Cijurey di Kabupaten Bogor, serta relokasi longsor Sukajaya. Selain itu, diusulkan pula untuk dilakukan penyediaan sarana transportasi di Kota Bogor.

Khusus mengenai penanggulangan banjir dan longsor di Bodetabek-Punjur, Tito Karnavian pun minta ada perhatian khusus. “Diperlukan adanya integrasi hulu, tengah, dan hilir yang melibatkan semua pihak,” katanya.

Tito menyebutkan, sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek-Punjur Tahun 2020-2024 pada tanggal 2 Juni 2020 dengan metode electronic sign melalui video conference oleh 6 menteri, 3 gubernur, 4 bupati, dan 5 walikota. Ini menjadi aksi nyata pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi banjir Jabodetabek-Punjur.
(tup/red)

Berita Ekonomi & Bisnis : Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat, ElangNews.com.