Pejabat Ditjen Pajak Tersangkut Suap Lagi, Bikin Masyarakat Malas Bayar Pajak
Ilustrasi loket pembayaran pajak

Elangnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi akan menetapkan pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak sebagai kasus suap. Menurut , modus suap yang dilakukan adalah mengurangi nilai pajak sebuah perusahaan. Modus seperti ini menyebabkan pendapatan negara dari pajak tidak pernah mencapai target.

Lihat saja pendapatan negara dari pajak di 2020 ini, hanya Rp 1.633,6 triliun atau anjlok 16,7% dibandingkan 2019 yang mencapai Rp 1.960,6 triliun. Pencapaian di 2020 juga masih jauh dari target APBN 2020.

Baca Juga:   Catat! Batas Lapor SPT sampai 31 Maret 2021

Tax rasio Indonesia juga sedang sekarat. , Ekonom Universitas Indonesia, mengatakan selama 8 tahun terakhir tax ratio terus turun. “Tak ada satu negara pun yang mengalami penurunan tax ratio separah Indonesia, nyaris 8 tahun berturut-turut. Hanya 1 digit pula,” cuit Faisal di melalui akun twitternya.

Dengan adanya kasus ini, diprediksi masyarakat semakin tidak patuh membayar pajak. “Pengelolaan pajaknya banyak isu korupsi. Bansos dikorupsi, dana bansos kadang nyampe kadang hilang. Ya jelas aja orang males bayar pajak,” kata pemilik akun twitter @wiravaleria membalas unggahan Faisal.

Baca Juga:   Rencana Impor Beras, Faisal Basri Ingatkan Tragedi 2018

Jika masyarakat tidak patuh membayar, maka akan mempengaruhi target penerimaan pajak tahun ini. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam ABPN 202, sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Target tersebut lebih besar 2,6 persen dari target tahun lalu sebesar Rp 1.198,8 triliun. Apakah bisa terealisasi tahun ini?
(syah/red)