Kerja Sama dengan KPK, Erick Thohir: Saya Diajarkan Orang Tua, Harus Tepat Janji
Menteri BUMN . (Sumber: inter.it)

Elangnews.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan () di bidang pencegahan korupsi. Salah satunya membentuk sistem whistleblowing atau peniup pluit, yang terintegrasi.

Perjanjian ini merupakan bagian dari transformasi di BUMN. “Hal ini kita lakukan karena merupakan bagian dari transformasi yang kita sepakati bersama apalagi hari ini didukung oleh pihak KPK,” kata Erick, (2/3).

Kerja sama whistleblowing ini diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK. Erick menegaskan tak ada istilah pandang bulu pada kasus korupsi.

Baca Juga:   Artidjo Alkostar, sang Algojo Koruptor Wafat

Menurut Erick, segala penilaian dan pelaporan yang dilakukan terhadap seluruh perusahaan BUMN dilakukan secara transparan dan adil. “Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di dan juga perusahaan BUMN. Saya juga komit kepada pimpinan BUMN bahwa penilaiannya fair dan transparan bukan karena suka atau tidak suka,” ujarnya.

Erick menjelaskan, kerja sama whistleblowing berlaku pada seluruh BUMN. Ini sesuai dengan komitmennya dengan Pimpinan KPK dalam kerja sama yang pada awalnya telah dilakukan Desember lalu. Pada Desember kerja sama melibatkan dua BUMN yakni Angkasa Pura dan Perkebunan Nusantara.

” Saya Diajarkan Orang Tua, Harus Tepat Janji. Karena itu tadi pada tanggal 15 Desember, saya bicara dengan pimpinan KPK dan Ketua KPK. (Saat itu) hanya dua perusahaan BUMN yang tanda tangan. Karena itu saya mendorong seluruh perusahaan BUMN yang ada di klaster untuk ikut program ini,” katanya.

Baca Juga:   Tegas! KPK Tidak Pernah Menghentikan Penyidikan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Ada 27 BUMN yang bekerja sama dengan KPK. Selanjutnya, BUMN yang belum akan menyusul. Ke-27 BUMN berkesempatan menandatangani perjanjian kerja sama tersebut pada Selasa (2/3). Prosesi penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam lima tahap yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua KPK .
(syah/red)